BAPEPAMLK  

Pengawasan Dana Pensiun

  Publikasi
  Berita
  Laporan Tahunan
  Kajian
  Info Penting
  Regulasi
  Undang-undang
  PP
  KepMenkeu
  Peraturan/SK
  Peraturan Terkait
  Draft Peraturan
  Prosedur
  Pembentukan DP
  Pembubaran DP
  Perubahan PDP
  Pengisian Data Elektronik
  Edukasi
  Program DP
  Pengelolaan DP
  Akuntansi DP
  Artikel DP
  Kamus DP
  Links
 
Pengelolaan Dana Pensiun

  HOME DP      BAPEPAM-LK
 

Prinsip Penyelenggaraan Dana Pensiun
Pendanaan
Manfaat Pensiun
Kekayaan dan Investasi
Manajemen dan Operasional
Kepesertaan


  Prinsip Penyelenggaraan Dana Pensiun

1.

Prinsip Kejelasan Maksud dan Tujuan Program

 

Jaminan terhadap kesinambungan penghasilan

2.

Prinsip Independensi

 

Kelembagaan: berstatus badan hukum

 

Manajemen Operasional dimana Asas Keterpisahan Kekayaan atau Segregated Assets dan Hak pengurus mengadakan perjanjian dgn pihak ketiga
 

Pengawasan dimana Pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas yang terdiri atas wakil-wakil dari pemberi kerja dan peserta dengan jumlah yang sama

3.

Prinsip Akuntabilitas

 

Dewan Pengawas wajib mengumumkan laporan hasil pengawasannya kepada Peserta

 

Laporan keuangan Dana Pensiun setiap tahun harus diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas

 

Pendiri/Mitra Pendiri, Pengurus, dan Penerima Titipan wajib memperlihatkan seluruh dokumen/keterangan untuk keperluan pemeriksaan

 

Dana Pensiun wajib mengumumkan neraca dan perhitungan hasil usahanya kepada Peserta

4.

Prinsip Transparansi

 

Pengurus wajib menyampaikan keterangan mengenai setiap perubahan peraturan Dana Pensiun dan hal-hal yang terjadi dalam rangka kepesertaan kepada Peserta

 

Pengurus wajib mengumumkan perkembangan portofolio investasi dan hasil pengembangannya kepada Peserta dan melaporkannya kepada Pendiri dan Dewan Pengawas

5.

Prinsip Perlindungan Konsumen

 

Perubahan Peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi manfaat pensiun

 

Setiap karyawan berhak menjadi Peserta, bila berusia 18 tahun atau telah kawin, dan memiliki masa kerja satu tahun

 

Hak atas manfaat pensiun tak dpt dijaminkan, dialihkan/disita

 

Semua transaksi penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran sebelum jatuh tempo atau penjaminan manfaat pensiun dinyatakan batal demi hukum

 

Pengembalian kekayaan Dana Pensiun kepada pemberi kerja, dilarang

 

Saat likuidasi, peserta dan pensiunan/ahli waris memiliki hak utama dalam pembagian kekayaan Dana Pensiun

 

Kekayaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan Pendirinya

6.

Prinsip Struktur Pengendalian Intern

 

Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Pendiri, Mitra Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus diatur dalam Undang Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya

 

Dana Pensiun tak diperkenankan melakukan pembayaran apapun, kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun

 

Dana Pensiun tidak diperkenankan meminjam atau mengagunkan kekayaannya sebagai jaminan atas suatu pinjaman

 

Tidak satu bagianpun dari kekayaan Dana Pensiun dapat dipinjamkan atau diinvestasikan pada pihak-pihak terafiliasi

 

Bentuk dan susunan laporan keuangan Dana Pensiun harus sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 2345/KEP-LK/2003

7.

Prinsip Kualifikasi Penyelenggara

 

Kualifikasi Pengurus dan Dewan Pengawas (kecuali yang terakhir) adalah Warga Negara Indonesia, berakhlak dan moral yang baik, belum pernah dihukum pidana ekonomi, dan berpengetahuan atau berpengalaman di bidang Dana Pensiun

 

Pengurus tidak boleh merangkap jabatan Pengurus Dana Pensiun lain, atau direksi, atau jabatan eksekutif lainnya

 


Ke Atas


Pendanaan
 

Iuran Normal

Sumber utama kekayaan Dana Pensiun  

Untuk mendanai bagian dari nilai sekarang manfaat pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan sesuai dengan metode perhitungan aktuaria yang digunakan

 

Jenis Iuran Normal

 

Iuran Normal Pemberi Kerja

   

Dibayarkan oleh Pemberi Kerja & ditetapkan dengan perhitungan aktuaris

 

Iuran Normal Peserta

   

Dibayarkan oleh Peserta & ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun

Iuran Tambahan (khusus untuk Program Pensiun Manfaat Pasti)

Digunakan untuk mendanai defisit yang timbul

Ke Atas


  Manfaat Pensiun
 

Pengertian

Pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun

Pembayaran manfaat pensiun dapat dilakukan secara berkala atau sekaligus

Tak dapat digunakan sebagai jaminan atas pinjaman, dialihkan atau disita

Besarnya dipengaruhi oleh Masa Kerja, Faktor Penghargaan, Penghasilan Dasar Pensiun, jenis manfaat pensiun

Perubahan Peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi manfaat pensiun

Semua transaksi penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran sebelum jatuh tempo atau penjaminan manfaat pensiun dinyatakan batal demi hukum

Jenis Manfaat Pensiun :

Manfaat Pensiun Normal  

Manfaat Pensiun Dipercepat

Manfaat Pensiun Ditunda

Manfaat Pensiun Janda/duda/Anak

Manfaat Pensiun Cacat

Rumus Manfaat Pensiun :

Program pensiun manfaat pasti = Faktor Penghargaan x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun

Program pensiun iuran pasti = akumulasi iuran + hasil pengembangannya

Manfaat pensiun diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.06/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun

 

Ke Atas


  Kekayaan dan Investasi
 

Dikelola secara sehat untuk mencapai hasil yang optimal. Memperhatikan prinsip kehati-hatian, “don’t put your eggs in to one basket”

Kebijaksanaan investasi ditetapkan oleh Pendiri atau Pendiri dan Dewan Pengawas dalam Arahan Investasi

Investasi Dana Pensiun hanya dapat ditempatkan pada jenis investasi berikut ini:

 

1.

Deposito Berjangka pada Bank

 

2.

Deposito on call pada Bank

 

3.

Sertifikat Deposito pada Bank

 

4.

saham yang tercatat di Bursa Efek

 

5.

obligasi yang tercatat di Bursa Efek

 

6.

penempatan langsung pada saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia

 

7.

surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia

 

8.

tanah di Indonesia

 

9.

bangunan di Indonesia

 

10.

tanah dan bangunan di Indonesia

 

11.

unit penyertaan reksadana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pasar Modal

 

12.

Sertifikat Bank Indonesia; dan atau

 

13.

surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia

 

Diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun.

 

Ke Atas


  Manajemen dan Operasional
 

Pendiri Dana Pensiun

 

Adalah setiap Orang atau Badan yang mempekerjakan karyawan dapat mendirikan Dana Pensiun Pemberi Kerja, untuk menyelenggarakan program pensiun bagi karyawannya

 

Kewajiban Pendiri

 

Membuat pernyataan tertulis mengenai kesediaannya untuk membiayai penyelenggaraan Dana Pensiun & bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajibannya membayar manfaat pensiun

 

Membayar iuran, baik iuran normal maupun iuran tambahan

 

Memungut iuran peserta dan menyetorkannya ke Dana Pensiun (apabila peserta mengiur)

 

Memperlihatkan buku, catatan, dokumen serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan langsung oleh Menkeu

 

Wewenang Pendiri

 

Mendirikan/Membubarkan Dana Pensiun

 

Menetapkan dan mengubah Peraturan Dana Pensiun

 

Menunjuk dan memberhentikan Pengurus dan Dewan Pengawas

 

Menunjuk Penerima Titipan

 

Menetapkan Arahan Investasi

 

Hak Pendiri

 

Mendapat laporan dari Pengurus mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya
 

Menerima pertanggungjawaban dari Pengurus mengenai pengelolaan Dana Pensiun
 

Mendapat laporan dari dewan pengawas mengenai hasil pengawasannya atas pengelolaan Dana Pensiun

Mitra Pendiri Dana Pensiun

 

Adalah Pemberi Kerja yang ikut serta dalam Dana Pensiun yang didirikan oleh Pendiri untuk kepentingan Karyawan Mitra Pendiri

 

Kewajiban Mitra Pendiri

 

Menyatakan kesediaannya untuk tunduk pada PDP yang ditetapkan Pendiri

 

Memberi kuasa penuh pada Pendiri untuk melaksanakan PDP

 

Menyatakan kesediaannya untuk membiayai penyelenggaraan program pensiun untuk karyawannya

 

Memungut iuran Peserta Mitra Pendiri dan menyetorkannya ke DP (apabila peserta mengiur)

 

Memperlihatkan buku, catatan, dokumen dan memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan langsung oleh Menkeu

 

Memberikan data kepesertaan Karyawan Mitra Pendiri ke DP

 

Hak Mitra Pendiri

 

Pendiri dapat mengakhiri kepesertaan Karyawan Mitra Pendiri dari Dana Pensiun dengan memenuhi ketentuan yang berlaku

 

Memperoleh keterangan dan data dari pengurus dan dewan pengawas ttg hal-hal yang berhubungan dengan DP

 

Memberikan usul, saran dan pendapat untuk  kelancaran dan pengembangan DP

Dewan Pengawas Dana Pensiun

 

Persyaratan Dewan Pengawas

 

WNI, memiliki akhlak dan moral yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perekonomian dan atau  dihukum karena melakukan tindak pidana perekonomian

 

Ditunjuk dan diberhentikan oleh Pendiri

 

Tidak dapat merangkap jabatan Pengurus

 

Terdiri dari Wakil Peserta dan wakil Pemberi Kerja dalam jumlah yang sama

 

Direksi atau pejabat yang setingkat dengan itu dalam Pemberi Kerja tidak dapat ditunjuk sebagai wakil Peserta

 

Wakil Peserta adalah karyawan yang menjadi Peserta dan atau Pensiunan

 

Jika wakil Peserta > 1 org dan jml Pensiunan > 50 org, mk min. 1 wk Peserta hrs berasal dr Pensiunan

 

Wakil Pemberi Kerja dapat berasal dari Karyawan atau bukan Karyawan

 

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

 

Mengawasi pengelolaan Dana Pensiun

 

Menunjuk akuntan publik dan aktuaris

 

Bersama Pendiri menetapkan Arahan Investasi  ( dalam hal PPIP )

 

Menyetujui Rencana Investasi

 

Kewajiban Dewan Pengawas

 

Membuat pernyataan tertulis tentang kesediaannya ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengawas

 

Bersama Pengurus membicarakan secara berkala pendapat dan saran dari Peserta mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya

 

Melaporkan hasil pengawasannya kepada Pendiri dan mengumumkan salinannya kepada Peserta

Pengurus Dana Pensiun

 

Syarat Pengurus

 

WNI, memiliki akhlak dan moral yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perekonomian dan atau  dihukum karena melakukan tindak pidana perekonomian, memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang Dana Pensiun (dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pengetahuan dasar dan pengetahuan lanjutan di bidang Dana Pensiun)

 

Ditunjuk dan diberhentikan oleh Pendiri

 

Tidak dapat merangkap jabatan Pengurus dana pensiun lain atau Direksi dan atau jabatan eksekutif pada perusahaan lain

 

Wewenang Pengurus

 

Membuat perjanjian dengan Penerima Titipan

 

Membuat perjanjian dengan pihak ketiga

 

Melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun di dalam atau di luar pengadilan

 
Kewajiban Pengurus
 

Mengelola Dana Pensiun
 

Mengumumkan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya pada peserta sekurang-kurangnya 6 bln sekali dan melaporkannya kepada Pendiri dan Dewan Pengawas

 

Melaporkan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri dan Dewan Pengawas minimal 6 bulan sekali
 

Melaporkan kepada menteri Keuangan, Laporan keuangan dan perkembangan investasi dan hasilnya yang telah diaudit Akuntan Publik paling lambat 5 bulan setelah tahun buku beserta laporan semesteran paling lambat 2 bulan tiap akhir semester, Laporan teknis, Laporan Aktuaris minimal 3 tahun sekali dan Laporan apabila Pendiri tidak membayar iuran 3 bulan berturut-turut

 

Mengumumkan pembentukan Dana Pensiun dan pengesahan Peraturan Dana Pensiun dengan menempatkan Keputusan Menteri Keuangan tentang pengesahan Dana Pensiun pada Berita Negara RI

 

Memberitahukan kepada Pendiri apabila Mitra Pendiri tidak membayar iuran 3 bulan berturut-turut atau Mitra Pendiri bubar

 

Memperlihatkan buku, catatan, dokumen dan memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan langsung oleh Menkeu

 

Menyampaikan kepada Peserta, Neraca dan perhitungan hasil usaha, Hal-hal yang timbul dalam kepesertaan dan Setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun

 

Menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan saran dan pendapat mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya dan membicarakan saran dan pendapat dimaksud bersama Pendiri dan Dewan Pengawas

 

Tanggung Jawab Pengurus

 

Pengurus masing-masing atau bersama-sama bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan atau kewajibannya

 

Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri

 

Ke Atas


  Kepesertaan
 

Setiap karyawan yang termasuk dalam golongan karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan dalam  Dana Pensiun yang didirikan oleh Pemberi Kerja, berhak menjadi Peserta apabila   telah berusia setidak-tidaknya 18 tahun atau telah menikah dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun, pada Pendiri atau Mitra Pendiri

Tidak bersifat wajib

Tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun bila masih memenuhi syarat kepesertaan

 

Kewajiban Peserta

 

Membayar iuran kepada Dana Pensiun

 

Membuat pernyataan tertulis tentang kesediaannya dipotong gaji untuk membayar iuran pensiun tiap bulan

 

Mematuhi Peraturan Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya

 

Memberikan keterangan/data kepesertaannya termasuk mendaftarkan  suami/istri,anak dan pihak yg ditunjuk beserta perubahannya dengan lengkap dan benar dan sesuai bukti yang sah

 

Hak Peserta

 

Mendapatkan Manfaat Pensiun

 

Mengajukan wakilnya dalam Dewan Pengawas

 

Memperoleh pengumuman dari Pengurus mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya minimal 6 bln sekali

 

menyampaikan saran dan pendapat kepada Pendiri, Pengurus dan Dewan Pengawas mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya

 

Memperoleh salinan hasil pengawasan Dewan Pengawas atas pengelolaan Dana Pensiun

 

Ke Atas

 
 
 
 


(c) 2006. BAPEPAMLK. DISCLAIMER. KONTAK HUMAS