BAPEPAMLK  

Pengawasan Dana Pensiun

  Publikasi
  Berita
  Laporan Tahunan
  Kajian
  Info Penting
  Regulasi
  Undang-undang
  PP
  KepMenkeu
  Peraturan/SK
  Peraturan Terkait
  Draft Peraturan
  Prosedur
  Pembentukan DP
  Pembubaran DP
  Perubahan PDP
  Pengisian Data Elektronik
  Edukasi
  Program DP
  Pengelolaan DP
  Akuntansi DP
  Artikel DP
  Kamus DP
  Links
 
Pembentukan Dana Pensiun

  HOME DP      BAPEPAM-LK
 

 PROSES PEMBENTUKAN DANA PENSIUN PEMBERI KERJA

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, setiap pembentukan dana pensiun harus memperoleh pengesahan Menteri Keuangan. Berikut diinformasikan prosedur dan dokumen persyaratan dalam rangka pengesahan pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja.

 *      Prosedur pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

 

*      Dokumen Persyaratan Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

a.       Formulir A

b.      Peraturan Dana Pensiun (PDP) - rangkap 2   

c.       Pernyataan Tertulis Pendiri

d.      Ringkasan Peraturan Dana Pensiun

e.      Pernyataan Tertulis Mitra Pendiri (apabila ada Mitra Pendiri)

f.        Persetujuan Pemilik Perusahaan atau Rapat Umum Pemegang Saham atau yang  setara dengan itu atas Pernyataan Tertulis Pendiri

g.       Persetujuan Pemilik Perusahaan atau RUPS atau yang setara dengan itu atas Pernyataan Tertulis Mitra Pendiri

h.      Arahan Investasi

i.         Surat Penunjukan Pengurus

j.        Surat Penunjukan Dewan Pengawas

k.       Surat Penunjukan Penerima Titipan

l.         Surat Perjanjian Pengurus dengan Penerima Titipan

m.    Laporan Aktuaris (untuk Program Pensiun Manfaat Pasti)

 

a.   Formulir A

Sesuai dengan keputusan Menteri mengenai pengesahan pembentukan dana pensiun, Pendiri mengajukan permohonan pembentukan dana pensiun dengan menggunakan formulir A sebagaimana dilampirkan dalam keputusan Menteri dimaksud.

 Contoh Formulir A

b.   Peraturan Dana Pensiun

Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.76 tahun 1992, Peraturan Dana Pensiun Untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja harus memuat sekurang-kuranganya:

a.    nama Dana Pensiun;

b.    nama Pendiri;

c.     karyawan atau kelompok karyawan yang berhak menjadi Peserta;

d.    nama Mitra Pendiri, apabila ada

e.    tanggal pembentukan Dana Pensiun;

f.     maksud dan tujuan pembentukan Dana Pensiun;

g.    pembentukan kekayaan Dana Pensiun yang terpisah dari kekayaan Pemberi kerja;

h.    tata cara penunjukan, penggantian dan penunjukan kembali Pengurus dan Dewan Pengawas;

i.      masa jabatan Pengurus dan Dewan Pengawas;

j.     pedoman penggunaan jasa Penerima Titipan;

k.    syarat untuk menjadi Peserta;

l.      hak, kewajiban dan tanggung jawab Pengurus, Dewan Pengawas, Peserta dan Pemberi Kerja, termasuk kewajiban Pemberi Kerja untuk membayar iuran;

m.   besar iuran untuk Program Pensiun;

n.    rumus Manfat Pensiun dan faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungannya;

o.    tata cara pembayaran Manfaat Pensiun dan manfaat lainnya;

p.   tata cara penunjukan dan penggantian pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia;

q.    biaya yang merupakan beban Dana Pensiun;

r .    tata cara perubahan Peraturan Dana Pensiun;

s.     tata cara pembubaran dan penyelesaian Dana Pensiun.

 

 Contoh PDP PPIP

 Contoh PDP PPMP

 

c.    Pernyataan tertulis Pendiri

Pendiri adalah pihak yang mendirikan Dana Pensiun dalam hal ini Dana Pensiun Pemberi Kerja. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Pendiri adalah orang atau badan yang mendirikan Dana Pensiun Pemberi Kerja.

Sementara itu, Dana Pensiun Pemberi Kerja didefinisikan sebagai Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku Pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai Peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja.

Contohnya, PT Sejahtera Makmur mendirikan Dana Pensiun untuk karyawan PT Sejahtera Makmur; Yayasan Merdeka mendirikan Dana Pensiun untuk karyawan Yayasan Merdeka.

 

 Sesuai dengan ketentuan perundangan di bidang Dana Pensiun, Pernyataan tertulis Pendiri sekurang-kurangnya memuat substansi sebagai berikut:

1)      Menyatakan keputusannya untuk mendirikan/membentukan Dana Pensiun, dengan menyebutkan nama Dana Pensiunnya

2)      Menyatakan memberlakukan peraturan dana pensiun, dengan menyebutkan nomor dan tanggal Peraturan Dana Pensiunnya dan ringkasannya dilampirkan dalam pernyataan tertulis Pendiri,

3)      menyetujui keikutsertaan karyawan mitra pendiri (apabila ada) dengan menyebutkan nama Mitra Pendiri,

4)     Kesanggupan untuk mendanai penyelenggaraan dana pensiun sesuai dengan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya serta Peraturan Dana Pensiun,

 

Pernyataan Tertulis Pendiri ditandatangani oleh pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama orang atau badan yang mendirikan Dana Pensiun sesuai dengan prosedur yang berlaku pada Pendiri.

Pernyataan tertulis Pendiri dalam suatu Perseroan Terbatas  biasanya dibuat dalam bentuk Surat Keputusan/Keputusan/Surat Ketetapan/Ketetapan Direksi sesuai dengan prosedur masing-masing pemberi kerja.

 Contoh Pernyataan Pendiri

 

d.   Pernyataan tertulis Mitra Pendiri (Apabila ada Mitra Pendiri)

Dalam suatu Dana Pensiun, dimungkinkan bahwa pembentukan Dana Pensiun tidak hanya diperuntukkan bagi karyawan Pendiri , namun juga dapat diberlakukan bagi karyawan selain Pendiri . Untuk model ini, selain kita kenal istilah Pendiri, harus dikenal pula istilah Mitra Pendiri yaitu pemberi kerja yang ikut serta dalam suatu Dana Pensiun Pemberi Kerja Pendiri untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya.

Mengingat adanya konsekuensi pendanaan untuk penyelenggaraan program pensiun, maka diperlukan pula Pernyataan Tertulis Mitra Pendiri dalam pembentukan Dana Pensiun di mana terdapat pemberi kerja lain yang bergabung dengan Pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun.

Sesuai ketentuan perundangan, Pernyataan tertulis Mitra Pendiri sekurang-kurangnya memuat substansi sebagai berikut:

  1.  Menyatakan kesediaannya untuk tunduk pada Peraturan Dana Pensiun yang ditetapkan Pendiri bagi kepentingan karyawan Mitra Pendiri yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Peserta.

  2. Menyatakan memberikan kuasa penuh kepada Pendiri untuk melaksanakan peraturan dana pensiun,  

  3. Kesanggupan untuk mendanai penyelenggaraan dana pensiun sesuai dengan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya serta Peraturan Dana Pensiun.

 

Pernyataan Tertulis Mitra Pendiri ditandatangani oleh pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama orang atau badan yang menjadi Mitra Pendiri Dana Pensiun sesuai dengan prosedur yang berlaku pada Mitra Pendiri dimaksud.

Pernyataan tertulis Mitra Pendiri dalam suatu Perseroan Terbatas  biasanya dibuat dalam bentuk Surat Keputusan/Keputusan/Surat Ketetapan/Ketetapan Direksi sesuai dengan prosedur masing-masing pemberi kerja.

 

 Contoh Pernyataan Tertulis Mitra Pendiri

 

e.   ringkasan Peraturan Dana Pensiun

Ringkasan Peraturan Dana Pensiun (PDP) pada dasarnya berisi ringkasan pokok substansi pengaturan program pensiun yang dituangkan dalam PDP. Substansi pokok yang sebaiknya dituangkan dalam Ringkasan PDP hendaknya  dapat  memberikan  gambaran mengenai program pensiun dalam suatu dana pensiun, yang meliputi :

a.       nama dana pensiun

b.      nama pendiri

c.       jumlah dan masa jabatan pengurus

d.      jumlah dan masa jabatan dan dewan pengawas

e.      jumlah mitra pendiri (bila ada)

f.        program pensiun

g.       syarat kepesertaan

h.      besar iuran

i.         rumus manfaat pensiun

j.        definisi PhDP (tidak perlu untuk PPIP)

k.       masa kerja (tidak perlu untuk PPIP)

l.         usia pensiun

m.    kenaikan manfaat pensiun (bila ada, tidak perlu untuk PPIP)

n.      manfaat lain (bila ada, tidak perlu untuk PPIP));

 

Dengan demikian, dalam menyusun Ringkasan PDP harus diperhatikan bahwa:

-          ringkasan PDP merupakan lampiran dari Pernyataan Tertulis Pendiri;

-          isi ringkasan harus sesuai PDP; dan

-          isi ringkasan harus  memuat substansi pokok sebagaimana diuraikan di atas

 

 Contoh Ringkasan Peraturan Dana Pensiun PPIP

Contoh Ringkasan Peraturan Dana Pensiun PPMP

 

e.   Persetujuan pemilik atau rups atau yang setara dengan itu atas Pernyataan Pendiri dan Pernyataan Mitra Pendiri untuk Pembentukan DP

Salah satu persyaratan dokumen pembentukan/pendirian dana pensiun adalah persetujuan pemilik perusahaan atau RUPS atau yang setara dengan itu, atas pernyataan tertulis Pendiri.  Dalam hal terdapat Mitra Pendiri, pernyataan tertulis Mitra Pendiri juga perlu mendapat persetujuan dari pemilik perusahaan atau RUPS atau yang setara dengan itu dari Mitra Pendiri.   Persetujuan tertulis RUPS atau yang setara dengan itu dinilai penting mengingat pembentukan/pendirian dana pensiun membutuhkan komitmen pendanaan jangka panjang. 

Penjelasan mengenai persetujuan RUPS

f.     Arahan Investasi

Arahan Investasi adalah kebijakan investasi yang ditetapkan oleh Pendiri  (Untuk Program Pensiun Manfaat Pasti) atau Pendiri bersama Dewan Pengawas (untuk Program Pensiun Iuran Pasti), yang harus dijadikan pedoman bagi Pengurus dalam melaksanakan investasi.

Arahan Investasi yang disusun oleh Pendiri atau Pendiri bersama Dewan Pengawas harus sesuai dengan ketentuan perundangan di bidang dana pensiun terutama ketentuan mengenai investasi dana pensiun.

Dalam Arahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus dicantumkan hal-hal sebagai berikut:

a.    sasaran hasil investasi setiap tahun dalam bentuk kuantitatif yang harus dicapai oleh Pengurus;

b.    batas maksimum proporsi kekayaan Dana Pensiun yang dapat ditempatkan untuk setiap jenis investasi;

c.     batas maksimum proporsi kekayaan Dana Pensiun yang dapat ditempatkan pada satu Pihak;

d.    obyek investasi yang dilarang untuk penempatan kekayaan Dana Pensiun;

e.    ketentuan likuiditas minimum portofolio investasi Dana Pensiun untuk mendukung ketersediaan dana guna pembayaran manfaat pensiun dan operasional Dana Pensiun;

f.     ketentuan yang memuat kewajiban dilakukannya pengkajian yang memadai untuk penempatan dan pelepasan investasi;

g.    sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi;

h.    ketentuan mengenai penggunaan tenaga ahli, penasihat, lembaga keuangan dan jasa lain yang dipergunakan dalam pengelolaan investasi; dan

i.      sanksi yang akan diterapkan Dana Pensiun kepada Pengurus atas pelanggaran ketentuan mengenai investasi yang ditetapkan dalam Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

 Contoh Arahan Investasi PPIP

Contoh Arahan Investasi PPMP

 

g.   Surat Penunjukan Pengurus

Untuk mengelola dana pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus  yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun, pengelolaan Dana Pensiun serta melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun, dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan.

Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun.

Penunjukan Pengurus ditetapkan dengan surat penunjukkan yang sekurang-kurangnya memuat:

a.     nama orang atau badan usaha yang ditunjuk sebagai Pengurus;

b.     masa jabatan Pengurus.

 

Selanjutnya, penunjukan Pengurus dilengkapi dengan :

a.       Pernyataan anggota Pengurus yang menyatakan :

1.       Kesediaan untuk ditunjuk sebagai Pengurus dan mengelola Dana Pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun dan Undang-undang Dana Pensiun serta peraturan pelaksanaannya.

2.       Pengurus tidak pernah melakukan tindakan tercela di industri Dana Pensiun atau jasa keuangan lainnya dan   tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang dijatuhi sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan/atau tindak pidana di bidang Dana Pensiun atau jasa keuangan lainnya;  dan

3.       Pengurus tidak merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain atau anggota Direksi atau jabatan eksekutif pada badan usaha lain.

b.      Daftar riwayat hidup yang menunjukkan pemenuhan pasal 3 ayat 1d KMK 513 dan

c.       Fotocopy KTP

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa jumlah pengurus dan nomenklatur harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Dana Pensiun. Demikian pula, jika Peraturan Dana Pensiun mengatur kriteria tertentu yang lebih detil  untuk dapat menjadi Pengurus.

 Contoh Penunjukan Pengurus

 Contoh Pernyataan Pengurus

 

h.   Surat Penunjukan Dewan Pengawas

Sementara itu, Dewan Pengawas ditunjuk pula oleh Pendiri untuk mengawasi pengelolaan dana pensiun yang dilakukan oleh Pengurus.

Dewan Pengawas mewakili Peserta dan Pemberi Kerja dalam jumlah yang sama, sehingga kepentingan kedua pihak terwakili dengan seimbang dan ditunjuk untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun.

Surat penunjukan dewan pengawas, sekurang-kurangnya memuat:

a.     nama dan alamat anggota Dewan Pengawas ;

b.     masa jabatan anggota Dewan Pengawas.

Direksi atau pejabat yang setingkat dengan itu dari Pemberi Kerja, tidak dapat ditunjuk sebagai wakil Peserta dalam Dewan Pengawas.

Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja dapat berasal dari karyawan atau bukan karyawan. Wakil Peserta diajukan oleh Peserta.

Surat penunjukan anggota Dewan Pengawas dilampiri dengan pernyataan tertulis anggota Dewan Pengawas tentang kesediaannya untuk ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengawas guna melakukan pengawasan pengelolaan Dana Pensiun.

Selain pernyataan anggota dewan pengawas, penunjukan dewan pengawas juga dilengkapi dengan daftar riwayat hidup dan copy identitas diri (KTP) anggota dewan pengawas yang ditunjuk.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa jumlah dewan pengawas dan nomenklatur harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Dana Pensiun. Demikian pula, jika Peraturan Dana Pensiun mengatur kriteria tertentu yang lebih detil  untuk dapat menjadi Dewan pengawas.

 

 Contoh Penunjukan Dewan Pengawas

Contoh Pernyataan Dewan Pengawas

 

i.      Penunjukan Penerima Titipan

Salah satu persyaratan dalam rangka pembentukan dana pensiun adalah penunjukan penerima titipan oleh Pendiri.

Sementara itu, berdasarkan Undang-undang Perbankan, penerima titipan ini disebut Penitipan yaitu penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.

 Contoh Penunjukan Penerima Titipan

j.     Perjanjian Pengurus dengan Penerima Titipan

 

Setelah dilakukan penunjukan Penerima Titipan oleh Pendiri, selanjutnya Pengurus mengadakan perjanjian dengan Penerima Titipan. Sesuai dengan ketentuan, dalam perjanjian Penerima Titipan, harus diatur sekurang-kurangnya hal sebagai berikut:

  1. tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan;
  2. biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun;
  3. pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Menteri, atau oleh akuntan publik dan atau oleh aktuaris yang ditunjuk Menteri atau oleh Dewan Pengawas maupun auditor yang ditunjuk Dewan Pengawas.

 

k.   Laporan Aktuaris (untuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP)

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dengan program pensiun Manfaat Pasti adalah Laporan Aktuaris. Laporan Aktuaris disusun oleh Aktuaris untuk memberikan gambaran mengenai kondisi dan kewajiban pendanaan Dana Pensiun yang harus dipenuhi oleh Pendiri atau pemberi kerja.

Penjelasan Laporan Aktuaris

 
 
 


(c) 2006. BAPEPAMLK. DISCLAIMER. KONTAK HUMAS