BAPEPAMLK  

Pengawasan Dana Pensiun

  Publikasi
  Berita
  Laporan Tahunan
  Kajian
  Info Penting
  Regulasi
  Undang-undang
  PP
  KepMenkeu
  Peraturan/SK
  Peraturan Terkait
  Draft Peraturan
  Prosedur
  Pembentukan DP
  Pembubaran DP
  Perubahan PDP
  Pengisian Data Elektronik
  Edukasi
  Program DP
  Pengelolaan DP
  Akuntansi DP
  Artikel DP
  Kamus DP
  Links
 
Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP)

  HOME DP      BAPEPAM-LK
 

Perubahan Peraturan Dana Pensiun

 Peraturan Dana Pensiun (PDP) dapat diubah oleh Pendiri dengan mengajukan permohonan pengesahan perubahan PDP kepada Menteri Keuangan.  Berikut ini adalah prosedur permohonan pengesahan perubahan PDP dan dokumen yang perlu disampaikan Pendiri untuk memperoleh pengesahan tersebut.

 *   Prosedur perubahan PDP

 

*   dokumen permohonan perubahan PDP

*        Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

       dokumen umum

Dokumen umum adalah dokumen yang harus disampaikan kepada Menteri Keuangan pada setiap permohonan pengesahan perubahan PDP, terlepas dari substansi atau alasan perubahan PDP. 

1.       permohonan Pendiri                                                                                                     

Permohonan Pendiri disusun sesuai dengan contoh formulir B pada lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 227/KMK.017/1993 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK.017/1998.  Permohonan Pendiri harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Pendiri.

contoh

2.       pernyataan tertulis Pendiri         

Pernyataan tertulis Pendiri ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Pendiri  dan sekurang-kurangnya berisi:

a.       pernyataan untuk mengubah PDP lama dengan menyebutkan nomor dan tanggal  keputusan Pendiri tentang PDP lama berikut nomor dan tanggal pengesahan Menteri Keuangan

b.      pernyataan untuk memberlakukan PDP yang baru dengan menyebutkan nomor dan tanggal  keputusan Pendiri tentang PDP baru

c.       kesediaan untuk membiayai penyelenggaraan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya serta Peraturan Dana Pensiun              

contoh

3.       ringkasan PDP  

Ringkasan PDP pada dasarnya merupakan lampiran dari pernyataan tertulis Pendiri.  Isi ringkasan PDP harus sesuai dengan isi PDP baru.

contoh                                                                                 

4.       PDP rangkap dua

PDP yang disampaikan adalah PDP baru yang telah ditetapkan Pendiri, asli rangkap dua.

contoh                                                                                                                                 

5.       persandingan substansi perubahan PDP

Permohonan pengesahan perubahan PDP harus disertai dengan alasan atau latar belakang perubahan.  Alasan atau latar belakang tersebut disajikan dalam bentuk matriks tiga kolom yang berisi PDP baru, PDP lama, dan alasan/latar belakang perubahan.  PDP yang perlu disajikan adalah pasal-pasal yang berubah.

 

contoh

 

Seringkali kolom alasan/latar belakang hanya memuat isi perubahan, tetapi bukan alasan/latar belakang perubahan.  Seharusnya yang dituangkan adalah latar belakang perubahan sehingga konteks dan maksud perubahan dapat diketahui dengan jelas.  Berikut adalah contoh penuangan latar belakang perubahan PDP.

 

Contoh Pengulangan Substansi Perubahan

Contoh Penuangan Latar Belakang

Mengubah definisi PhDP

Menyesuaikan dengan perubahan sistem penggajian pada Pendiri.  Sebelumnya PhDP didefinisikan sebagai gaji pokok ditambah tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kemahalan.  Dengan sistem penggajian yang baru, tunjangan kemahalan disatukan dengan tunjangan jabatan.  Oleh sebab itu, definisi PhDP disesuaikan menjadi gaji pokok ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan.  Perubahan tersebut tidak mengakibatkan perubahan nilai PhDP.

Menambah jenis laporan berkala yang harus disampaikan pengurus kepada Menteri

Menyesuaikan pengaturan mengenai jenis laporan berkala yang harus disampaikan pengurus kepada Menteri dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun, yaitu dengan menambahkan “daftar investasi bulanan”.

Mengubah usia pensiun normal dari 55 tahun menjadi 60 tahun

Menyesuaikan pengaturan mengenai usia pensiun normal dengan isi perubahan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ditetapkan tahun 2009.

 

       dokumen khusus

Dokumen khusus adalah dokumen tambahan yang perlu disiapkan dalam rangka perubahan PDP, selain dokumen permohonan yang sifatnya umum.  Dokumen tambahan yang perlu disampaikan tergantung pada substansi perubahan PDP.  Dokumen umum tetap harus disampaikan sebagai dokumen pokok permohonan pengesahan perubahan PDP. 

Perubahan PDP yang membutuhkan dokumen khusus adalah perubahan manfaat pensiun atau pendanaan, pengakhiran atau penambahan kepesertaan Mitra Pendiri, dan perubahan nama Pendiri/Mitra Pendiri.

  perubahan manfaat pensiun atau pendanaan

1.          persetujuan pemilik perusahaan atau RUPS             

 

Dalam hal Pendiri mengajukan permohonan pengesahan perubahan PDP yang mengakibatkan perubahan atas pendanaan dana pensiun atau besarnya manfaat pensiun, Pendiri perlu menyampaikan persetujuan RUPS atau yang setara dengan itu atas pernyataan tertulis Pendiri.  Persetujuan tertulis RUPS atau yang setara dengan itu dinilai penting mengingat perubahan PDP tersebut mempengaruhi kebutuhan pendanaan jangka panjang.

 

Pihak yang memberikan persetujuan atas pernyataan tertulis Pendiri harus disesuaikan dengan bentuk hukum dan kepemilikan dari Pendiri.

 

penjelasan lebih lanjut 

Beberapa cara penuangan persetujuan atas pernyataan Pendiri adalah sebagai berikut.

a.       pemilik perusahaan (atau yang setara) menyatakan setuju atas pernyataan Pendiri dengan mencantumkan nomor dan tanggal pernyataan tertulis Pendiri

b.      pemilik perusahaan (atau yang setara) menyatakan setuju atas substansi perubahan PDP, tanpa merujuk pada nomor dan tanggal pernyataan tertulis Pendiri

 

2.          laporan aktuaris (PPMP)

 

Laporan aktuaris dalam rangka perubahan PDP disusun sesuai dengan ketentuan Menteri tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja.  Perbedaan pokok antara laporan aktuaris berkala dan laporan aktuaris dalam rangka perubahan PDP adalah pada laporan aktuaris dalam rangka perubahan PDP:

 

a.       tujuan penyusunan laporan disebutkan dalam rangka perubahan PDP

b.      ringkasan PDP yang disajikan adalah ringkasan PDP lama dan PDP baru

c.       pernyataan aktuaris memuat hasil perhitungan untuk posisi sebelum dan sesudah perubahan PDP (untuk tanggal yang sama, atau untuk dua tanggal yang berurutan)

Laporan aktuaris dalam rangka perubahan PDP dapat disusun bersamaan dengan penyusunan laporan aktuaris berkala, selama substansi laporan lengkap sesuai tujuan pelaporan dan tanggal valuasi aktuaria masih relevan untuk permohonan perubahan PDP. 

Tanggal valuasi aktuaria untuk permohonan perubahan PDP paling lama adalah tiga bulan sebelum tanggal permohonan.  Misalnya, apabila surat permohonan pengesahan perubahan PDP yang disampaikan kepada Menteri tertanggal 1 Juli 2010, tanggal valuasi aktuaria dalam rangka perubahan PDP paling lama adalah 1 April 2010. Ini dimaksudkan agar data-data yang digunakan oleh aktuaris dan hasil perhitungan aktuaria masih cukup relevan dengan perubahan yang diajukan.  Tanggal valuasi aktuaria yang lebih kini atau melampaui tanggal permohonan, diperkenankan.

penjelasan lebih lanjut

 

  pengakhiran kepesertaan Mitra Pendiri

Dalam hal perubahan PDP dilakukan untuk mengakhiri kepesertaan karyawan Mitra Pendiri dari dana pensiun, atau untuk menghapus nama Mitra Pendiri dari PDP, dokumen modifikasi/tambahan yang harus disampaikan kepada Menteri di luar dokumen umum adalah sebagai berikut.

1.          pernyataan tertulis Pendiri                               

 

Pernyataan tertulis Pendiri yang disampaikan cukup satu, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian dokumen umum.  Namun, isi dari pernyataan tersebut ditambah satu poin, yaitu pernyataan tentang berakhirnya kepesertaan karyawan Mitra Pendiri.   Apabila yang terjadi adalah penghapusan nama Mitra Pendiri tanpa adanya pengalihan kepesertaan, aset, dan kewajiban dari dana pensiun,  pernyataan tertulis Pendiri perlu pula memuat informasi tersebut.   

 

contoh

                                                                     

2.          laporan keuangan sebelum dan sesudah pengakhiran

 

Laporan keuangan yang disampaikan harus laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan disusun sesuai dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan dana pensiun.  Perbedaan pokok antara laporan keuangan berkala dan laporan keuangan dalam rangka pengakhiran kepesertaan karyawan Mitra Pendiri adalah pada laporan keuangan dalam rangka pengakhiran kepesertaan Mitra Pendiri:

 

a.       posisi keuangan untuk sebelum dan sesudah berakhirnya Mitra Pendiri disajikan, setidaknya pada laporan aktiva bersih, laporan perubahan aktiva bersih, dan neraca;

b.      posisi keuangan untuk sebelum dan sesudah berakhirnya Mitra Pendiri disajikan pada satu tanggal atau pada dua tanggal yang berurutan;

c.       informasi yang relevan dengan pengakhiran kepesertaan Mitra Pendiri diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, termasuk:

-          jumlah Mitra Pendiri sebelum dan sesudah perubahan PDP

-          nomor dan tanggal keputusan Pendiri mengenai PDP lama dan PDP baru

-          perubahan saldo untuk akun-akun yang terpengaruh oleh berakhirnya kepesertaan Mitra Pendiri

-          penegasan bahwa tidak ada aset dan kewajiban dana pensiun yang beralih akibat penghapusan nama Mitra Pendiri (khusus untuk kasus penghapusan nama Mitra Pendiri)

                             

Posisi keuangan sesudah berakhirnya kepesertaan karyawan Mitra Pendiri dari dana pensiun menyajikan nilai aset dan kewajiban dana pensiun setelah dikurangi aset dan kewajiban Mitra Pendiri yang keluar dari dana pensiun.

 

contoh laporan aktiva bersih

contoh laporan perubahan aktiva bersih

contoh neraca

 

3.          laporan aktuaris sebelum dan sesudah pengakhiran Mitra Pendiri (PPMP)                 

 

Laporan aktuaris dalam rangka pengakhiran Mitra Pendiri disusun sesuai dengan ketentuan Menteri tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja.  Perbedaan pokok antara laporan aktuaris berkala dan laporan aktuaris dalam rangka pengakhiran Mitra Pendiri adalah pada laporan aktuaris dalam rangka pengakhiran kepesertaan Mitra Pendiri:

 

a.       tujuan penyusunan laporan disebutkan dalam rangka perubahan PDP untuk mengakhiri kepesertaan Mitra Pendiri

b.      ringkasan PDP yang disajikan adalah ringkasan PDP lama dan PDP baru

c.       pernyataan aktuaris memuat hasil perhitungan untuk posisi sebelum dan sesudah berakhirnya kepesertaan Mitra pendiri (untuk tanggal yang sama, atau untuk dua tanggal yang berurutan)

Laporan aktuaris dalam rangka perubahan PDP dapat disusun bersamaan dengan penyusunan laporan aktuaris berkala, selama substansi laporan lengkap sesuai tujuan pelaporan dan tanggal valuasi aktuaria masih relevan untuk permohonan perubahan PDP. 

Tanggal valuasi aktuaria untuk permohonan perubahan PDP paling lama adalah tiga bulan sebelum tanggal permohonan.  Misalnya, apabila surat permohonan pengesahan perubahan PDP yang disampaikan kepada Menteri tertanggal 1 Juli 2010, tanggal valuasi aktuaria dalam rangka perubahan PDP paling lama adalah 1 April 2010. Ini dimaksudkan agar data-data yang digunakan oleh aktuaris dan hasil perhitungan aktuaria masih cukup relevan dengan perubahan yang diajukan.  Tanggal valuasi aktuaria yang lebih kini atau melampaui tanggal permohonan, diperkenankan.

penjelasan lebih lanjut

 

4.          bukti tunggakan iuran Mitra Pendiri (bila Mitra keluar karena menunggak iuran)

Apabila pengakhiran kepesertaan karyawan Mitra Pendiri disebabkan Mitra Pendiri tidak mampu membayar iuran, permohonan perubahan PDP dalam rangka pengakhiran Mitra Pendiri perlu dilengkapi dengan bukti yang menunjukkan bahwa Mitra Pendiri tidak membayar iuran.  Adapun bentuk atau jenis dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti dimaksud antara lain:

a.       rekapitulasi iuran jatuh tempo dan penerimaan iuran per bulan dana pensiun untuk setiap pemberi kerja dan total

b.      rincian piutang iuran dana pensiun pada catatan atas laporan keuangan yang menunjukkan jumlah dan umur piutang setiap pemberi kerja

c.       surat tagihan tunggakan iuran Mitra Pendiri yang berisi rincian tunggakan iuran dan surat jawaban dari Mitra Pendiri yang menyatakan tidak sanggup membayar tunggakan iuran tersebut.

 

  penambahan kepesertaan Mitra Pendiri

Dalam hal perubahan PDP dilakukan untuk menambah Mitra Pendiri, dokumen modifikasi/tambahan yang harus disampaikan kepada Menteri di luar dokumen umum adalah sebagai berikut.

1.          pernyataan Pendiri              

Pernyataan tertulis Pendiri yang disampaikan cukup satu, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian dokumen umum.  Namun, isi dari pernyataan tersebut ditambah satu poin, yaitu pernyataan tentang menyetujui keikutsertaan karyawan Mitra Pendiri pada dana pensiun.      

contoh                       

                                                     

2.          pernyataan Mitra Pendiri                  

Pada saat perubahan PDP bertujuan untuk mengikutsertakan karyawan Mitra Pendiri, Mitra Pendiri yang akan bergabung harus membuat pernyataan tertulis yang sekurang-kurangnya berisi pernyataan:

a.       kesediaan untuk tunduk pada PDP yang ditetapkan Pendiri bagi kepentingan karyawan Mitra Pendiri yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Peserta

b.      Menyatakan memberikan kuasa penuh kepada Pendiri untuk melaksanakan PDP

c.       kesanggupan untuk mendanai penyelenggaraan dana pensiun sesuai dengan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya serta PDP

 

Pernyataan tertulis Mitra Pendiri harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Mitra Pendiri.

contoh       

                     

3.          persetujuan pemilik perusahaan atau RUPS dari Mitra Pendiri

Dalam Pendiri mengajukan permohonan pengesahan perubahan PDP untuk menambah jumlah Mitra Pendiri, pernyataan tertulis Mitra Pendiri juga perlu mendapat persetujuan dari pemilik perusahaan atau RUPS atau yang setara dengan itu dari Mitra Pendiri.   Persetujuan tertulis RUPS atau yang setara dengan itu dinilai penting mengingat bergabungnya Mitra Pendiri ke dana pensiun membutuhkan komitmen pendanaan jangka panjang. 

Pihak yang memberikan persetujuan atas pernyataan tertulis Mitra Pendiri harus disesuaikan dengan bentuk hukum dan kepemilikan dari Mitra Pendiri

penjelasan lebih lanjut 

Beberapa cara penuangan persetujuan atas pernyataan Mitra Pendiri adalah sebagai berikut.

a.       pemilik perusahaan (atau yang setara) menyatakan setuju atas pernyataan Mitra Pendiri dengan mencantumkan nomor dan tanggal pernyataan tertulis Pendiri

b.      pemilik perusahaan (atau yang setara) menyatakan setuju atas keikutsertaan Mitra Pendiri pada dana pensiun, tanpa merujuk pada nomor dan tanggal pernyataan tertulis Mitra Pendiri

 

4.          laporan aktuaris dari Mitra Pendiri

Khusus PPMP, Mitra Pendiri perlu mengetahui apakah pembiayaan program pensiun ditanggung bersama secara sharing cost atau non-sharing cost (biasanya dapat dilihat pada PDP dan laporan aktuaris).  Apabila dana pensiun menggunakan skema non-sharing cost, pada saat Mitra Pendiri akan bergabung pada dana pensiun, aktuaris perlu menghitung kebutuhan pendanaan Mitra Pendiri tersebut.  Oleh sebab itu, salah satu dokumen yang dibutuhkan dalam proses perubahan PDP dalam rangka penambahan Mitra Pendiri adalah laporan aktuaris dari Mitra Pendiri yang akan bergabung.  Laporan aktuaris tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar penagihan iuran Mitra Pendiri.

 

  perubahan nama Pendiri/Mitra Pendiri

Perubahan nama Pendiri atau Mitra Pendiri dapat memberikan dampak legal terhadap berbagai dokumen yang ditetapkan dengan menggunakan nama sebelumnya.  Oleh sebab itu, apabila terjadi perubahan nama Pendiri atau Mitra Pendiri, PDP perlu diubah.  Pada saat pengajuan permohonan pengesahan perubahan PDP untuk mengubah nama Pendiri/Mitra Pendiri, dokumen tambahan yang perlu disampaikan adalah copy Anggaran Dasar Pendiri/Mitra Pendiri yang menunjukkan adanya perubahan nama.

 

*        Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

       dokumen umum

Dokumen umum adalah dokumen yang harus disampaikan kepada Menteri Keuangan pada setiap permohonan pengesahan perubahan PDP, terlepas dari substansi atau alasan perubahan PDP.

1.       permohonan Pendiri     

Permohonan Pendiri disusun sesuai dengan contoh formulir BB pada lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 228/KMK.017/1993 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 802/KMK.017/1993.  Permohonan Pendiri harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Pendiri.

 

contoh

 

Seringkali kolom alasan/latar belakang hanya memuat isi perubahan, tetapi bukan alasan/latar belakang perubahan.  Seharusnya yang dituangkan adalah latar belakang perubahan sehingga konteks dan maksud perubahan dapat diketahui dengan jelas.  Berikut adalah contoh penuangan latar belakang perubahan PDP.

 

Contoh Pengulangan Substansi Perubahan

Contoh Penuangan Latar Belakang

Mengubah pilihan jenis/paket investasi yang dapat dipilih peserta

         Menyesuaikan dengan perkembangan pengaturan mengenai investasi dana pensiun

         Ingin memberi kesempatan bagi peserta untuk dapat berinvestasi pada instrumen syariah

Menambah jenis laporan berkala yang harus disampaikan pengurus kepada Menteri

Menyesuaikan pengaturan mengenai jenis laporan berkala yang harus disampaikan pengurus kepada Menteri dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun, yaitu dengan menambahkan “daftar investasi bulanan”.

 

                                                                                                               

2.       PDP rangkap dua

PDP yang disampaikan adalah PDP baru yang telah ditetapkan Pendiri, asli rangkap dua.

contoh

 

       dokumen khusus

  perubahan nama Pendiri

Nama DPLK harus menunjukkan secara jelas nama bank atau perusahaan asuransi jiwa yang menjadi Pendiri.  Dengan demikian, apabila nama Pendiri berubah, PDP perlu diubah untuk menyesuaikan nama dana pensiun dan nama Pendiri.

1.       perubahan Anggaran Dasar

Pada saat pengajuan permohonan pengesahan perubahan PDP, dokumen tambahan yang perlu disampaikan adalah copy Anggaran Dasar Pendiri yang menunjukkan adanya perubahan nama Pendiri.

2.       ijin usaha

Dokumen ijin usaha yang perlu disampaikan adalah copy ijin usaha bank atau asuransi jiwa yang diterbitkan instansi berwenang, yang menunjukkan bahwa Pendiri yang telah mengubah nama masih memiliki ijin menjalankan usaha sebagai bank atau perusahaan asuransi jiwa.

 

 
 
 


(c) 2006. BAPEPAMLK. DISCLAIMER. KONTAK HUMASASSS