M
 
BAPEPAMLK  

Pengawasan Dana Pensiun

  Publikasi
  Siaran Pers
  Laporan Tahunan
  Kajian
  Info Penting
  Regulasi
  Undang-undang
  PP
  KepMenkeu
  Peraturan/SK
  Peraturan Terkait
  Draft Peraturan
  Prosedur
  Pembentukan DP
  Pembubaran DP
  Perubahan PDP
  Pengisian Data Elektronik
  Edukasi
  Program DP
  Pengelolaan DP
  Akuntansi DP
  Artikel DP
  Kamus DP
  Links
 
Peraturan/Regulasi Terkait

  HOME DP      BAPEPAM-LK
 

Peraturan Bank Indonesia
Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/9/PBI/1999 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank [PDF]
   
Keputusan Menteri Keuangan
 
KMK No 51/KMK.04/2001
Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
[PDF]
 
KMK No 121/KMK.03/2002
Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan dan atau Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek
[PDF]
 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
 
Keputusan No KEP-217/PJ/2001
Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Indonesia yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya Telah Disahkan oleh Menteri Keuangan
[PDF]
 
Keputusan No KEP-333/PJ/2001
Pemotongan PPh Pasal 21 atas Dana Pensiun yang Dialihkan Kepada Perusahaan Asuransi Jiwa dengan Cara Membeli Anuitas Seumur Hidup
[PDF]
 
Keputusan No KEP-240/PJ./2002
Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-108/PJ.1/1996 tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Kep-506/PJ./2001
[PDF]
 
Keputusan No KEP-241/PJ./2002
Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan dan atau Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek
[PDF]
   
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
 
SE No SE-16/PJ.4/1995
Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 651/KMK.04/1994 (Seri PPh Umum Nomor 6) [PDF]
 
SE No SE-01/PJ.43/1996
PPh Pasal 21 atas Penarikan Dana Pensiun (Seri PPh Pasal 21 No.1) [PDF]
 
SE No SE-18/PJ.42/1996
Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana (Seri PPh Umum No.30) [PDF]
 
SE No SE-34/PJ.43/1998
Pemotongan PPh Pasal 21 yang Bersifat Final atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Tertentu [PDF]
 
SE No SE-45/PJ.43/1998
Pengantar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor  KEP-281/PJ./1998  [PDF]
 
SE No SE-35/PJ.43/1999
Penegasan tentang pelaksanaan Pemotongan PPh pasal 21 atas Dana Pensiun yang dialihkan kepada Perusahaan Asuransi Jiwa dengan Cara Membeli Anuitas Seumur Hidup [PDF]
 
SE No SE-36/PJ.43/2001
Perlakuan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Dimiliki oleh Dana Pensiun yang Pendiriaannya Telah Disahkan oleh Menteri Keuangan [PDF]
 
SE No SE-37/PJ.43/2001
SKB atas Pooled Fund yang Dimiliki oleh Dana Pensiun [PDF]
 
SE No SE-10/PJ.42/2002
Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga dan Obligasi yang Diperdagangkan dan atau dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek [PDF]
   
Pedoman dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
PSAK 18 : Akuntansi Dana Pensiun [PDF]
PSAK 24 : Akuntansi Biaya Manfaat Pensiun [PDF]
IPSAT Nomor 06.02 : Pemeriksaan Laporan Investasi Dana Pensiun [PDF]

 

 
 
 


(c) 2006. BAPEPAMLK. DISCLAIMER. KONTAK HUMAS