Peraturan No V.A.1 : Perizinan Bursa Efek
Welcome to Bapepam online

ENGLISH I sitemap I search I pertanyaan

.
statistik mingguan pasar modalPeraturan Bapepamdatabase Bapepame-Report Pasar Modalhome

 

 

 

 

 

Peraturan Bapepam


 

PERATURAN NOMOR V.A.1 : PERIZINAN PERUSAHAAN EFEK
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
Nomor: Kep-24/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996,
diubah dengan Nomor: Kep- 45 /PM/1997 tanggal 26 Desember 1997
 
1. Perusahaan Efek dilarang untuk dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh orang perseorangan yang:
  a. pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan
  b. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik.
2. Anggota direksi dan komisaris Perusahaan Efek wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
  a. orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum;
  b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  c. tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
  d. memiliki akhlak dan moral yang baik; dan
  e. memiliki keahlian di bidang Pasar Modal.
3. Ketentuan lain yang wajib dipenuhi oleh direksi dan komisaris adalah sebagai berikut:
  a. direktur Perusahaan Efek dilarang mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, dan komisaris dilarang merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain;
  b. semua anggota direksi Perusahaan Efek wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; dan
  c. anggota direksi Perusahaan Efek wajib berdomisili di Indonesia.
4. Permohonan izin usaha Perusahaan Efek diajukan kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan Formulir Nomor: V.A.1-1 lampiran 1 peraturan ini.
5. Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 4 peraturan ini disertai dokumen sebagai berikut:
  a. akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman, berikut perubahan anggaran dasar yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman;
  b. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
  c. daftar nama dan data anggota direksi, komisaris, dan pegawai yang memiliki izin Wakil Perusahaan Efek, meliputi:
  1) daftar riwayat hidup;
  2) ijazah pendidikan formal terakhir dan atau sertifikat keahlian di bidang Pasar Modal;
  3) izin Wakil Perusahaan Efek;
  4) Kartu Tanda Penduduk/Paspor; dan
  5) empat lembar pas photo terbaru ukuran 4 x 6.
  d. daftar nama dan data pemegang saham:
  1) orang perseorangan meliputi:
  a) riwayat hidup;
  b) Kartu Tanda Penduduk; dan
  c) empat 4 x 6;lembar pas photo terbaru ukuran
  2) badan hukum meliputi:
  a) anggaran dasar; dan
  b) laporan keuangan terakhir;
  e. keterangan orang perseorangan yang mengendalikan Perusahaan Efek baik langsung maupun tidak langsung;
  f. daftar nama pegawai setingkat di bawah direksi yang tidak memiliki izin Wakil Perusahaan Efek dan posisinya dalam organisasi;
  g. Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing;
  h. laporan keuangan yang diperiksa Akuntan yang terdaftar di Bapepam paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal laporan keuangan;
  i. perjanjian usaha patungan bagi Perusahaan Efek patungan;
  j. rekening koran;
  k. bukti modal disetor;
  l. Modal Kerja Bersih Disesuaikan;
  m. surat pernyataan bahwa Perusahaan Efek tidak dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh orang perseorangan yang:
  1) pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan
  2) tidak memiliki akhlak dan moral yang baik.
  n. surat pernyataan anggota direksi dan anggota komisaris Perusahaan Efek yang menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
  1) cakap melakukan perbuatan hukum;
  2) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; dan
  3) tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
  o. surat pernyataan direksi bahwa Perusahaan Efek bertanggung jawab penuh secara finansial atas segala tindakan yang dilakukan atas nama perusahaan, oleh direktur, Wakil Perusahaan Efek, pegawai, dan Pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut;
  p. surat pernyataan anggota direksi dan komisaris yang menyatakan tidak bekerja rangkap sebagai direksi pada Perusahaan Efek lain;
  q. surat pernyataan anggota direksi dan anggota komisaris bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota direksi atau anggota komisaris dalam Perusahaan Efek yang bersangkutan;
  r. surat pernyataan anggota direksi dan komisaris bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota direksi atau komisaris pada Perusahaan Efek lainnya atau Emiten yang tercatat di Bursa;
  s. surat pernyataan pegawai yang mempunyai izin Wakil Perusahaan Efek yang menyatakan tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain;
  t. keterangan tempat usaha, tata letak ruangan kantor, dan foto ruangan Perusahaan Efek;
  u. struktur organisasi dan uraian tugas pegawai sampai dengan satu tingkat di bawah direksi;
  v. gambaran tentang rencana operasi dan misi perusahaan;
  w. jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut lampiran daftar A,B,C dan D.
6. Bagi Perusahaan Efek yang telah memiliki salah satu izin usaha Perusahaan Efek dan ingin mengajukan permohonan untuk memperoleh izin usaha Perusahaan Efek di bidang lainnya, maka laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf h berlaku paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal laporan keuangan.
7. Dalam rangka memproses permohonan izin usaha sebagai Perusahaan Efek, Bapepam akan melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen, dapat mengadakan wawancara serta melakukan pemeriksaan di kantor pemohon apabila dipandang perlu.
8. Dalam hal permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan, Bapepam memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
  a. permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor: V.A.1-2. lampiran 2 peraturan ini; atau
  b. permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor: V.A.1-3. lampiran 3 peraturan ini.
9. Dalam hal permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat, Bapepam memberikan surat izin usaha Perusahaan Efek yang diajukan kepada pemohon dengan Formulir Nomor: V.A.1-4. lampiran 4 peraturan ini.
10. Rencana pemindahan saham Perusahaan Efek wajib terlebih dahulu disampaikan kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan dalam rangka pemenuhan atas ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
11. Pengecualian atas angka 10 tersebut di atas hanya berlaku bagi Perusahaan Efek yang merupakan perusahaan publik dan pengalihan Efek dimaksud tidak berakibat beralihnya pengendali baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Dalam hal komisaris dan direksi mengundurkan diri, maka Perusahaan Efek wajib memberitahukan kepada Bapepam dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak tanggal pengunduran diri yang bersangkutan.

Isi peraturan dan produk hukum yang ditampilkan merupakan hasil reproduksi dari dokumen aslinya. Jika ada keraguan mengenai isi, agar memperhatikan dokumen aslinya.

 

 

 

 


Terms and conditions. Copyright (c) 2002. Webmaster Bapepam.

Gedung Baru Depkeu RI Lt 4. Jl Dr Wahidin Raya Jakarta 10710
Phone : 021 3858001  Fax : 021 3857917
E-mail :
bapepam@bapepam.go.id