News


 

Pada hari ini, Rabu, 23 Agustus 2000, Bapepam melakukan penyempurnaan atas 1 (satu) Peraturan Bapepam, yaitu Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Penyempurnaan peraturan ini antara lain dimaksudkan untuk memperluas pengertian Benturan Kepentingan dan pengertian Pemegang Saham Independen.

Perluasan pengertian dimaksud diharapkan dapat lebih mempermudah penentuan Pihak yang berhak hadir dan memberikan hak suara dalam RUPS Independen apabila terdapat suatu transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan, sehingga perlindungan kepada pemegang saham, khususnya pemegang saham independen, menjadi lebih meningkat.

Penyempurnaan peraturan ini juga merupakan penyelarasan dengan ketentuan tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama serta peraturan tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Hal lain yang mendorong penyempurnaan Peraturan Nomor IX.E.1 adalah untuk membantu proses pemulihan ekonomi nasional, termasuk upaya restrukturisasi perusahaan.

Adapun pokok-pokok penyempurnaan pada Peraturan Nomor IX.E.1 adalah:

1. Perubahan definisi Benturan Kepentingan sehingga Benturan Kepentingan tidak hanya meliputi perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan namun termasuk juga perbedaan kepentingan ekonomis Perusahaan dengan Pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utamanya.
2. Perubahan mengenai definisi Pemegang Saham Independen, sehingga Pemegang Saham Independen tidak hanya meliputi pemegang saham yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan sehubungan dengan suatu Transaksi tertentu, namun termasuk pula pemegang saham yang bukan merupakan Pihak Terafiliasi dari Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Utama yang mempunyai Benturan Kepentingan.
3. Dalam rangka proses pemulihan ekonomi nasional, maka dipandang perlu untuk mengecualikan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dibentuk oleh Pemerintah dalam rangka restrukturisasi perusahaan dan pemulihan ekonomi nasional.