Press Release
Welcome to Bapepam online

ENGLISH I sitemap I search I pertanyaan

.
statistik mingguan pasar modaldatabase Bapepame-Report Pasar Modalhome

 

 

 

 

 

News


 

PRESS RELEASE

PENCABUTAN PERATURAN BAPEPAM DAN PENJELASAN KASUS PELANGGARAN
DI BIDANG PASAR MODAL SERTA
PENJELASAN IMPLEMENTASI SCRIPLESS TRADING
15 Mei 2000

 
Pada hari ini, Senin tanggal 15 Mei 2000, Bapepam mencabut 1 (satu) buah Peraturan dan memberikan penjelasan perkembangan penanganan kasus pelanggaran di bidang pasar modal serta penjelasan implementasi scripless trading sebagai berikut:
   
I. Pencabutan Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.10 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-49/PM/1998 Tanggal 7 September 1998 tentang Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang Asing
  Peraturan No. VIII.G.10 tentang Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang Asing diterbitkan dalam rangka memberikan alternatif perlakuan akuntansi rugi selisih kurs kepada Emiten atau Perusahaan Publik. Pada saat peraturan ini diterbitkan (September 1998) banyak Emiten atau Perusahaan Publik yang mengalami rugi selisih kurs dalam jumlah yang material, akan tetapi sebagian besar dari jumlah tersebut merupakan unrealized loss yang terjadi karena membengkaknya hutang dalam mata uang asing yang harus dinilai dengan kurs pada tanggal laporan keuangan.
  Dalam rangka menyelaraskan ketentuan tentang Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang Asing dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Standar Akuntansi Internasional yang merupakan prinsip akuntansi yang berlaku umum, maka Peraturan Nomor VIII.G.10 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-49/PM/1998 tanggal 7 September 1998 tentang Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang Asing dipandang perlu untuk dicabut. Namun demikian bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang telah menerapkan peraturan tersebut sebelum keputusan pencabutan ini ditetapkan, masih dapat menerapkan ketentuan peraturan tersebut untuk jumlah selisih kurs yang telah ditangguhkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2002.
II. Pelaksanaan Dua Nilai Nominal yang Berbeda
  Sebagaimana dimaklumi, krisis ekonomi telah menyebabkan banyak saham yang tercatat di bursa diperdagangkan di bawah nilai nominal. Apabila Emiten atau Perusahaan Publik akan menerbitkan saham baru dengan nilai nominal yang sama dalam rangka restrukturisasi, maka dapat diperkirakan tidak ada investor yang berminat untuk membeli saham tersebut.
  Dalam rangka membantu proses restrukturisasi dimaksud, kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang akan melakukan penerbitan saham baru dapat menerbitkannya dengan nilai nominal yang berbeda. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan saham dengan nilai nominal yang berbeda adalah:
 
1. Saham baru dengan nominal berbeda tersebut memiliki hak dan kedudukan yang sama dan sederajad dalam segala hal dengan saham yang sudah beredar;
2. Saham dengan nilai nominal lama (lebih besar) tidak dapat dikonversikan menjadi saham dengan nilai nominal baru (lebih kecil) dengan menggunakan dasar proposional penggandaan atas dasar nilai nominal.
III. PT Asuransi Lippo E-Net Tbk.
  Berkenaan dengan polemik yang timbul di mass media berkaitan dengan Corporate Action yang dilakukan oleh PT Asuransi Lippo E-Net Tbk. dalam hal perubahan nama dari PT Asuransi Lippo Life Tbk. menjadi PT Asuransi Lippo E-Net Tbk. dan penambahan/perluasan kegiatan usaha perseroan di bidang Cyber Internet dan E-Commerce, maka dalam rangka pemberian informasi yang memadai dan cukup kepada publik, Bapepam telah menyampaikan surat kepada perseroan yang meminta perseroan untuk segera menyampaikan informasi kepada publik yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 
1. Alasan dan latar belakang perubahan nama perseroan;
2. Rencana investasi di bidang Cyber Internet dan E-Commerce yang meliputi persiapan pendanaan, sumber daya manusia, infrastruktur, dan time table pelaksanaan;
3. Pemenuhan aspek hukum atas rencana investasi tersebut pada butir 2, yang meliputi:
 
- Persetujuan pemegang saham dan pengurus perseroan;
- Perubahan anggaran dasar;
- Ketentuan perundang-undangan di bidang asuransi termasuk pemenuhan terhadap ketentuan pembatasan investasi oleh perusahaan asuransi; dan
- Ketentuan di bidang pasar modal.
4. Klarifikasi atas Press Release yang telah dikeluarkan Perseroan pada tanggal 6 Januari 2000, 10 Januari 2000, 13 Januari 2000, 24 Januari 2000, 18 Pebruari 2000, 23 Pebruari 2000, Berita Lippo Life 25 Pebruari 2000, dan public expose yang dilakukan Perseroan pada tanggal 29 Maret 2000.
  Informasi tersebut wajib diumumkan kepada publik melalui sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar berperedaran nasional dan dimuat dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) halaman penuh, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Perseroan menerima permintaan Bapepam tersebut.
  Disamping itu, Bapepam juga menegaskan kepada Perseroan bahwa informasi yang diumumkan tersebut merupakan komitmen Perseroan yang mempunyai konsekuensi hukum bagi Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
  Saat ini PT Bursa Efek Jakarta sedang melakukan pengkajian lebih mendalam berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal atas perdagangan saham PT Asuransi Lippo E-Net Tbk. khususnya dari periode Nopember 1999 hingga Pebruari 2000.
IV. Dalam rangka meningkatkan ketaatan para pelaku di pasar modal, khususnya Emiten atau Perusahaan Publik terhadap prinsip keterbukaan dan pengelolaan perusahaan secara profesional dan bertanggung jawab (good corporate governance), Bapepam telah melakukan penegakan hukum dengan memproses kasus-kasus sebagai berikut:
 
a. Kasus Pelanggaran Peraturan No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik
  Pihak-pihak tersebut dibawah ini terbukti melakukan pelanggaran terhadap Peraturan No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, antara lain:
 
1. PT Surya Dumai Industri Tbk;
2. PT Wania Indah Busana d/h PT Indosteel Tbk;
3. PT Dharmala Agrifood Tbk;
4. PT Dharmindo Adhiduta Tbk;
5. PT Aster Dharma Industri Tbk;
6. PT Anwar Sierad Tbk;
7. PT London Sumatera Plantations Tbk;
8. PT Sekar Laut Tbk; dan
9. PT Sekar Bumi Tbk.
  Terhadap pihak sebagaimana tersebut di atas dijatuhi sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan denda dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 4.284.000.000,- (empat milyar dua ratus delapan puluh empat juta rupiah).
b. Kasus Pelanggaran Peraturan No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif oleh PT Asia Kapitalindo Securities.
  PT Asia Kapitalindo Securities terbukti melakukan pelanggaran Peraturan No. IV B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Atas hal tersebut, PT Asia Kapitalindo Securities diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya kepada investor dan dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis. Pemenuhan kewajiban kepada investor tersebut telah dipenuhi oleh PT Asia Kapitalindo Securities pada tanggal 9 Maret 2000.
c. Kasus Dugaan Perdagangan Dengan Menggunakan Informasi Orang Dalam (Insider Trading) atas saham PT Fiskaragung Perkasa Tbk.
  Pemeriksaan atas kasus PT Fiskaragung Perkasa Tbk oleh Bapepam berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran atas ketentuan perdagangan orang dalam (insider trading) atas transaksi saham FISK telah dimulai sejak bulan Desember 1999 dan masih berlangsung hingga saat ini. Pemeriksaan ditujukan untuk menemukan ada atau tidak adanya pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal khususnya ketentuan mengenai perdagangan orang dalam (insider trading).
  Berdasarkan kewenangan sebagaimana diamanatkan oleh UUPM, kegiatan pemeriksaan meliputi:
 
1. Melakukan permintaan keterangan dan pemeriksaan terhadap para pihak yang diduga mengetahui dan atau memiliki informasi orang dalam;
2. Melakukan penelitian dan penelaahan atas bukti transaksi dan dokumen yang terkait dengan transaksi saham PT Fiskaragung Perkasa Tbk.
  Tim pemeriksa Bapepam juga melakukan koordinasi dengan Kepolisian RI dalam hal upaya paksa untuk menghadirkan pihak yang diduga melakukan pelanggaran dalam pemeriksaan sebagai upaya membuat terang dugaan adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal (insider trading) yang dilakukan oleh salah satu kreditur emiten yang didirikan berdasarkan jurisdiksi hukum Caymand Island.
d. Kasus Dugaan Manipulasi Pasar dan Transaksi Semu atas Saham PT Transindo Multi Prima Tbk dan Saham PT Mas Murni Indonesia Tbk.
 
1. PT Transindo Multi Prima Tbk
  Pemeriksaan atas kasus PT Transindo Multi Prima Tbk oleh Bapepam berkaitan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Manipulasi Pasar dalam transaksi saham PT Transindo Multi Prima Tbk (RMBA) telah dimulai sejak tanggal 3 Mei 2000 dan masih berlangsung hingga saat ini.
  Pemeriksaan ditujukan untuk menemukan ada atau tidak adanya Tindak Pidana atas ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal khususnya ketentuan mengenai manipulasi pasar sebagaimana diatur dalam pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Berdasarkan kewenangan sebagaimana diamanatkan oleh UUPM, kegiatan pemeriksaan meliputi:
 
a) Melakukan permintaan keterangan dan pemeriksaan terhadap para pihak yang terkait dalam transaksi saham RMBA;
b) Melakukan penelitian dan penelaahan atas bukti transaksi dan dokumen yang terkait dengan transaksi saham RMBA.
2. PT Mas Murni Indonesia Tbk
  Pemeriksaan atas kasus saham PT Mas Murni Tbk. oleh Bapepam berkaitan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Manipulasi Pasar dalam transaksi saham PT Mas Murni Tbk (MAMIP) telah dimulai sejak tanggal 27 April 2000 dan masih berlangsung hingga saat ini.
  Pemeriksaan ditujukan untuk menemukan ada atau tidak adanya pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
  Dalam rangka melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat transaksi semu, sesuai dengan pasal 91 dan 92 UUPM, Bapepam telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 
a) Melakukan permintaan keterangan dan pemeriksaan terhadap para pihak yang terkait dalam transaksi saham MAMIP;
b) Melakukan penelitian dan penelaahan atas bukti transaksi dan dokumen yang terkait dengan transaksi saham MAMIP.
c) Penyelesaian transaksi saham preferen MAMIP dibekukan sambil menunggu hasil pemeriksaan dari Bapepam.
d) 2 perusahaan efek yang terlibat dalam transaksi saham tersebut dilarang untuk sementara waktu melakukan transaksi di bursa efek.
e. Kasus Dugaan Penipuan dan Manipulasi Pasar PT Surya Inti Permata Tbk.
  Pemeriksaan atas kasus PT Surya Inti Permata Tbk oleh Bapepam berkaitan dengan adanya dugaan Tindak Pidana penipuan dan manipulasi pasar dalam rencana pelaksanaan Stock Split PT Surya Inti Permata Tbk. telah dimulai sejak tanggal 3 Mei 2000 dan masih berlangsung hingga saat ini.
  Pemeriksaan ditujukan untuk menemukan ada atau tidak adanya pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal khususnya ketentuan mengenai penipuan dan manipulasi pasar sebagaimana diatur dalam pasal 90 dan 93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Berdasarkan kewenangan sebagaimana diamanatkan oleh UUPM, kegiatan pemeriksaan meliputi:
 
1. Melakukan permintaan keterangan dan pemeriksaan terhadap para pihak yang terkait rencana pelaksanaan Stock Split PT Surya Inti Permata Tbk;
2. Melakukan penelitian dan penelaahan atas bukti transaksi dan dokumen yang terkait dengan rencana pelaksanaan Stock Split PT Surya Inti Permata Tbk.
V. Penerbitan Efek oleh perusahaan tercatat dalam rangka Restrukturisasi
  Dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sekaligus membantu upaya terlaksananya restrukturisasi perusahaan tercatat, maka Bursa Efek Jakarta (BEJ) mengeluarkan pedoman berupa Surat Edaran, yang antara lain berisikan pokok-pokok sebagai berikut :
 
- Saham yang diterbitkan dalam rangka Restrukturisasi yang mengacu pada Peraturan Bapepam Nomor IX.D.4 secara otomatis dicatatkan di Bursa;
- Dalam hal Efek yang diterbitkan berbeda jenis/kelas dari Efek yang telah tercatat, akan diperdagangkan di pasar reguler jika kepemilikannya lebih dari 100 pihak dan saham hasil konversinya langsung diperdagangkan di pasar reguler. Jika tidak maka akan diperdagangkan di pasar negosiasi;
- Efek yang diperdagangkan di pasar negosiasi akan dipindahkan perdagangannya ke pasar reguler apabila kepemilikannya telah mencapai 100 pihak dalam waktu 2 (dua) bulan terakhir;
- Khusus penerbitan Efek bersifat ekuitas yang mengacu pada ketentuan I.b Peraturan Bapepam Nomor IX.D.4, BEJ tidak mengatur batasan maksimum harga pelaksanaannya, tetapi batas minimalnya adalah sebesar harga pasar atau nominal (mana yang lebih tinggi).
VI. Implementasi ScriplessTrading
  Dengan telah disetujuinya peraturan KSEI guna mendukung pelaksanaan scripless trading, maka jadual implementasi C-BEST dapat terlaksana tepat pada waktunya. Peraturan KSEI dimaksud antara lain mencakup:
 
1. Operasionalisasi C-BEST
2. Periode dan Biaya Konversi
3. Rekening Efek dan Sub Rekening Efek
4. Corporate Action
  Disamping itu untuk mendukung implementasi scripless trading, KPEI akan mulai melaksanakan fungsi penjaminan secara penuh, disamping meneruskan fungsi kliring yang telah berjalan selama ini. Pada scripless trading, KPEI akan melakukan novasi yakni mengambil alih hak dan kewajiban masing-masing anggota kliring (risk taker), sehingga diharapkan pada T+4 akan terlaksana settlement. Karena KPEI mengambilalih posisi risk taker, maka kepada Anggota Kliring akan diterapkan trading limit (purchase power), yang dihitung dari besarnya collateral (agunan) dikurangi jumlah risk exposure dikalikan faktor pengali.
  Jadual implementasi sebagaimana terlampir.
 
  BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Ketua
ttd

Herwidayatmo
NIP 060065750

 

 

 

 

 


Terms and conditions. Copyright (c) 2002. Webmaster Bapepam.

Gedung Baru Depkeu RI Lt 4. Jl Dr Wahidin Raya Jakarta 10710
Phone : 021 3858001  Fax : 021 3857917
E-mail :
bapepam@bapepam.go.id