Perusahaan Efek AR 2002
Welcome to Bapepam online

ENGLISH I sitemap I search I pertanyaan

.
statistik mingguan pasar modalperaturan Bapepamdatabase Bapepame-Report Pasar Modalhome

 

 

 

 

 

Annual Report

Annual Report Bapepam 2002

 

PERUSAHAAN EFEK & LEMBAGA BURSA

Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek

Pada tahun 2002 Bapepam telah memberikan izin usaha baru kepada satu Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) dan memberikan peningkatan izin usaha dari Perantara Pedagang Efek (PPE) menjadi PEE kepada tiga Perusahaan Efek.  Sebaliknya Bapepam telah mencabut enam izin usaha Perusahaan Efek baik sebagai PPE maupun sebagai PEE. Berdasarkan perkembangan tersebut, sampai dengan akhir 2002 jumlah Perusahaan Efek sebagai PPE dan PEE yang telah mendapatkan izin usaha dari Bapepam adalah sebanyak 199 Perusahaan Efek.

Sementara dalam tahun 2002 terdapat 18 Perusahaan Efek yang membuka 28 kantor di lokasi lain sedangkan sepuluh Perusahaan Efek menutup 20 kantornya dilokasi lain. Sampai dengan akhir 2002 terdapat 74 Perusahaan Efek yang memiliki kantor di lokasi lain dengan jumlah kantor sebanyak 159 yang tersebar di seluruh Indonesia.

 

Manajer Investasi

Perkembangan Manajer Investasi sebagai pengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif menunjukan peningkatan. Jumlah Manajer Investasi yang memperoleh izin meningkat sebesar 16,45% dibandingkan tahun sebelumnya, dari 79 Manajer Investasi meningkat menjadi 92 Manajer Investasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 64 Manajer Investasi mengelola dana nasabah. Di samping itu 48 Manajer Investasi mempunyai izin sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek.

 

Pada tahun 2002 jumlah dana yang dikelola oleh Manajer Investasi mengalami peningkatan yang cukup siginifikan, dari Rp15,88 triliun menjadi Rp53,95 triliun atau meningkat sebesar 239,73% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemodal lembaga dalam negeri (domestik) mempunyai kontribusi terbesar dalam peningkatan jumlah dana yang dikelola tersebut. Jumlah dana yang berasal dari pemodal lokal mencapai Rp53,36 triliun atau sekitar 98,90% dari total dana yang dikelola Manajer Investasi.

 

Peningkatan juga terjadi pada jumlah nasabah yang dananya dikelola oleh Manajer investasi, yaitu dari 449 pada akhir 2001 menjadi 539 nasabah atau meningkat 20,04%. Jumlah nasabah kelembagaan masih mendominasi, yaitu sebanyak 383 nasabah dibandingkan nasabah perorangan yang berjumlah 156 nasabah. Pada perkembangan lainnya jumlah nasabah dalam negeri mengalami peningkatan 15,37%, sedang nasabah luar negeri meningkat 27,77%.

Sebagai salah satu upaya perlindungan kepada pemodal, selama tahun 2002 Bapepam telah memberikan sanksi berupa pencabutan izin 4 Manajer Investasi serta sanksi administrasi kepada 3 Manajer Investasi. Ketiga Manajer Investasi yang dikenai sanksi administrasi tersebut telah memenuhi kewajibannya pada tahun 2002 ini juga.


Ijin Orang Perorangan

Jumlah orang perseorangan yang telah memperoleh izin dari Bapepam selama tahun 2002 adalah sebanyak 1.499 orang dengan rincian sebanyak 190 orang sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), sebanyak 70 orang sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE), 113 orang sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dan 1.126 orang sebagai Wakil Agen Penjual Reksa Dana (WAPERD). Sampai dengan akhir 2002 Bapepam telah memberikan izin sebanyak 7.930 kepada orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek yang berarti meningkat sebesar  18,9 % dibandingkan tahun 2001.


Pemeriksaan Perusahaan Efek

Pada tahun 2002 Bapepam melakukan pemeriksaan teknis terhadap empat Perusahaan Efek Anggota Bursa (PEAB) atas adanya indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pemeriksaan dilakukan untuk membuktikan bahwa pengendalian intern dan pembukuan PEAB tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, antara lain Peraturan Bapepam Nomor III.A.10 tentang Transaksi Efek, Peraturan Bapepam Nomor V.B.1  tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek, Peraturan Bapepam Nomor V.D.1  tentang Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek, Peraturan Bapepam Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Intern dan Penyelenggaraan Pembukuan oleh Perusahaan Efek, Peraturan Bapepam Nomor V.D.4. tentang Pengendalian dan Perlindungan Efek yang Disimpan oleh Perusahaan Efek dan Peraturan Bapepam Nomor V.D.5  tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

Di samping itu selama tahun 2002 Bapepam telah memeriksa sebanyak 20 Perusahaan Efek Non Anggota Bursa (PENAB). Pemeriksaan dilakukan untuk melihat tingkat kepatuhan PE tersebut atas beberapa ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bapepam. Dari 20 PE yang diperiksa tersebut   17 PE dikenakan sanksi administratif karena ditemukan adanya pelanggaran atas beberapa ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal dan hanya tiga PENAB yang memenuhi peraturan yang telah ditetapkan. Sanksi administratif yang dikenakan yaitu berupa pencabutan izin usaha kepada tiga PE, pembekuan kegiatan usaha kepada tiga PE dan peringatan tertulis kepada 11 PE.


Persetujuan Perluasan Layanan Jasa

Dalam rangka memperluas layanan jasa KSEI, Bapepam telah menyetujui upaya KSEI dalam mengimplementasikan layanan jasa penyimpanan instrumen Negotiabe Certificate of Deposit (NCD) dan Medium Term Notes (MTN). Pertimbangan persetujuan Bapepam adalah karena kedua instrumen tersebut telah banyak diperdagangkan oleh pelaku pasar dan terdapat beberapa bank yang meminta layanan jasa tersebut kepada KSEI.


Implementasi Perdagangan Tanpa Warkat

Bapepam melalui Surat Edaran Nomor SE-01/PM/2001 tanggal 23 Nopember 2001 telah menetapkan batas waktu bagi Emiten untuk melakukan konversi Efek ke dalam Penitipan Kolektif pada tanggal 30 Juni 2002.  Sampai dengan batas waktu tersebut hanya tujuh Emiten yang belum melaksanakan permintaan Bapepam.

Sampai dengan akhir Desember 2002, tercatat 496 Efek telah tercatat dalam Penitipan Kolektif di PT KSEI dengan perincian 357 saham, 62 Waran, 71 obligasi, dan enam Medium Term Notes (MTN).

Sementara itu jumlah partisipan yang terdaftar sebagai pemegang rekening Efek di PT KSEI adalah sebanyak 202 partisipan, dengan perincian 185 berasal dari Anggota Bursa dan 17 berasal dari Bank Kustodian. Sedangkan jumlah sub rekening (rekening nasabah pada Anggota Bursa dan Bank Kustodian) yang terdaftar di PT KSEI berjumlah 58.622 sub rekening.


Perpendekan Siklus Penyelesaian Transaksi Bursa dari T+4 Menjadi T+3

Perpendekan siklus penyelesaian transaksi bursa dari yang sebelumnya dilaksanakan selama empat hari bursa setelah transaksi terjadi (T+4) diperpendek menjadi tiga hari bursa setelah transaksi terjadi (T+3) dilaksanakan pertama kali terhadap Transaksi Bursa yang terjadi pada tanggal 9 September 2002. Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari penerapan T+3 antara lain adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi resiko penyelesaian, meningkatkan likuiditas pasar dan meningkatkan kualitas Pasar Modal Indonesia sehingga setara dengan pasar modal dunia.

Dalam mendukung penerapan penyelesaian transaksi menjadi T+3 diperlukan perubahan beberapa ketentuan peraturan perdagangan Bursa Efek (BEJ dan BES) yang terkait dengan siklus penyelesaian transaksi bursa. Perubahan peraturan perdagangan BEJ disetujui Bapepam melalui surat Bapepam Nomor S-1966/PM/2002 tanggal 2 September 2002 dan perubahan peraturan perdagangan BES disetujui melalui surat nomor S-2011/PM/2002 tanggal 5 September 2002.
 

Perdagangan Jarak Jauh di BEJ

Remote trading diterapkan pertama kali di BEJ pada tanggal 28 Maret 2002 yang diikuti oleh 13 Anggota Bursa dengan lima Efek Emiten yang dapat ditransaksikan dengan sistem tersebut.

Sampai akhir Desember 2002, seluruh Efek Emiten yang tercatat di BEJ (332 Saham, 61 Waran, dan 2 Hak Memesan Saham) dapat ditransaksikan melalui sistem Remote Trading dengan 17 Anggota Bursa yang terlibat. Remote Trading di PT BEJ dilaksanakan dengan menggunakan perdagangan jarak jauh dengan host-to-host order routing interface system di mana BEJ menyediakan aplikasi interface bagi Anggota Bursa. Manfaat utama yang diperoleh dengan penerapan Remote Trading adalah mencapai tingkat efisiensi baik bagi Bursa maupun bagi AB, di samping akan meningkatkan likuiditas perdagangan di BEJ.

Untuk melakukan perdagangan Efek melalui sistem ini BEJ telah mengeluarkan beberapa petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman bagi Anggota Bursa. Namun untuk memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasanya, BEJ telah menyusun draft peraturan keanggotaan dan perdagangan terkait dengan Remote Trading. Draft peraturan tersebut saat ini sedang dibahas antara Bapepam dengan BEJ.


Perdagangan secara On-Line di BES

Pada tanggal 9 Agustus 2002 BES telah mengimplementasikan perdagangan Efek secara on-line (on-line trading). Perdagangan Efek tersebut dapat dilaksanakan langsung oleh pemodal melalui internet (website AB) yang diteruskan langsung ke sistem BES melalui sistem AB. Tercatat lima Anggota Bursa PT BES yang telah menggunakan sistem ini dalam melayani nasabahnya untuk melakukan perdagangan Efek di BES. Tujuan sistem ini adalah untuk menyelenggarakan perdagangan Efek yang efisien baik dari segi waktu maupun biaya.

Panduan teknis untuk melakukan perdagangan dengan sistem tersebut telah disiapkan oleh PT BES. Namun untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasanya, PT BES telah menyusun draft peraturan perdagangan terkait dengan On-Line Trading. Draft peraturan tersebut saat ini sedang dibahas antara Bapepam dengan BES.


Pengawasan Transaksi Efek

Pengawasan perdagangan Efek baik terhadap Transaksi Bursa maupun Transaksi Luar Bursa dilakukan oleh Bapepam dengan menggunakan beberapa sarana baik elektonik maupun dokumen/surat tercetak. Khusus perdagangan Efek di Bursa Efek, Bapepam melakukannya melalui piranti Real Time Information (RTI), StockWatch, laporan dari Bursa Efek, internet, email, media cetak, dan dokumen/surat tercetak lainnya.

Pengawasan perdagangan Efek di Bursa dilakukan dengan berkoordinasi dengan Bursa Efek. Apabila berdasarkan pemantauan Bapepam ditemukan adanya indikasi perdagangan yang tidak wajar, maka Bapepam baik melalui fasilitas telepon maupun email menghubungi pihak Bursa Efek untuk dimintakan klarifikasi dan informasi tindakan-tindakan yang telah dan harus dilakukan oleh Bursa Efek termasuk tindakan penghentian sementara perdagangan atas Efek dimaksud. Setiap tindakan dan hasil yang telah dilakukan oleh Bursa Efek dilaporkan kepada Bapepam untuk dilakukan penelaahan lebih lanjut. Apabila berdasarkan penelaahan ditemukan adanya indikasi pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, akan dilimpahkan kepada Biro Pemeriksaan dan Penyidikan untuk diadakan pengusutan lebih lanjut.

Selama tahun 2002, Bapepam telah melakukan sebanyak 15 kali permintaan klarifikasi dan informasi atas adanya indikasi perdagangan yang tidak wajar. Klarifikasi dan permintaan informasi antara lain dilakukan terhadap adanya indikasi perdagangan semu saham PT Primarindo Asia Tbk, dan indikasi manipulasi pasar atas perdagangan saham PT Jaka Artha Graha Tbk,  PT Lippo Land Development Tbk PT Centrin Online Tbk, dan PT Astra Internasional Tbk.

Di samping itu guna memastikan ada tidaknya Tindak Pidana atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal telah dilimpahkan enam kasus indikasi Tindak Pidana kepada Biro Pemeriksaan dan Penyidikan, yang antara lain berkaitan dengan kasus perdagangan semu saham Bank Mayapada Tbk, dan indikasi manipulasi pasar atas perdagangan saham PT Astra Internasional Tbk, PT Lippo Land Development, PT Anugerah Tambak Perkasa Tbk, PT Humpus Internasional Tbk, dan PT Hanson Industri Utama Tbk.


Restrukturisasi Industri Efek

Untuk melakukan restrukturisasi Industri Efek Pasar Modal Indonesia, Ketua Bapepam telah membentuk dua Tim yang bertugas melakukan kajian atas rencana Demutualisasi Bursa Efek dan rencana Pengembangan Perusahaan Efek.

Kedua Tim tersebut telah menyelesaikan laporan hasil studinya pada semester pertama tahun 2002. Hasil studi telah disosialisasikan kepada segenap pimpinan Bapepam, direksi SRO, dan pengurus Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI).

Bapepam dan SRO  akan terus melakukan pertemuan dengan semua Perusahaan Efek dan Asosiasi-asosiasi pasar modal guna memberikan gambaran tentang rencana demutualisasi Bursa Efek dan pengembangan Perusahaan Efek, termasuk persiapan dan langkah-langkah yang harus dilakukan kedepan.

Berikut disajikan gambaran singkat rencana demutualisasi Bursa Efek dan pengembangan Perusahaan Efek yang dikutip dari Laporan Hasil Studi Demutualisasi Bursa Efek dan Pengkajian Pengembangan Perusahaan Efek.
 

Demutualisasi Lembaga Bursa Efek

Demutualisasi Lembaga Bursa Efek Indonesia perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dana Lembaga Bursa Efek, peningkatan penerapan good corporate governance, pengembangan produk, pengembangan infrastruktur, peningkatan nilai saham Lembaga Bursa Efek dan saham Anggota Bursa, pengembangan pasar yang berkelanjutan, dan sarana pelepasan kepemilikan saham tanpa kehilangan hak keanggotaan.

Berdasarkan hasil kajian Tim, maka model demutualisasi lembaga Bursa Efek yang diusulkan adalah Model Operating Holding Company SRO. Pada model ini, pemegang saham lembaga Bursa Efek (PT BEJ, PT BES, PT KPEI dan PT KSEI) secara bersama-sama mendirikan Perusahaan Induk sebagai pemegang saham mayoritas Lembaga Bursa Efek. Perusahaan Induk akan melakukan kegiatan yang mendukung kegiatan Perusahaan Anak yaitu kegiatan investasi dan kegiatan supporting services bagi Perusahaan Anak, tetapi tidak melakukan kegiatan sebagai SRO.

Implementasi demutualisasi Lembaga Bursa Efek Indonesia dilakukan dalam empat tahapan, yaitu tahap sosialisasi hasil studi kepada pemegang saham SRO, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia dan masyarakat umum, tahap Pembentukan komite restrukturisasi SRO, dan komite pendirian Perusahaan Induk, tahap Pendirian Perusahaan Induk dan tahap pengembangan usaha dan penyebaran kepemilikan saham Perusahaan Induk. Khusus tahap ketiga dan keempat baru bisa dilaksanakan apabila usulan perubahan UUPM tentang demutualisasi efektif berlaku. Sedangkan tahap pertama dan kedua dapat dilaksanakan pada tahun 2002 dan 2003.

Di samping itu dalam rangka implementasi demutualisasi lembaga Bursa Efek, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan terkait dengan aspek kepemilikan, tata kelola, operasional dan bisnis, dan regulasi.
 

Pengembangan Perusahaan Efek

Berdasarkan kesimpulan studi dan kesepakatan Pimpinan Bapepam dan SRO, Pengembangan Perusahaan Efek dilakukan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

-

Meningkatkan persyaratan sebagai Anggota Bursa yaitu meningkatkan persyaratan minimal Modal Disetor menjadi Rp30 milyar dan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) menjadi Rp25 milyar, menetapkan persyaratan struktur organisasi menjadi minimal enam bagian, meningkatkan persyaratan minimal tiga anggota direksi dengan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya, menetapkan persyaratan minimal (standar) spesifikasi Brokerage Office System (BOFIS).

-

Apabila Anggota Bursa yang tidak mampu memenuhi persyaratan-peryaratan tersebut, Anggota Bursa tersebut dapat melepaskan keanggotaannya di Bursa Efek dan menjadi Perusahaan Efek non Anggota Bursa tanpa kehilangan kepemilikan saham di Bursa Efek (demutualisasi Bursa Efek).

-

Menurunkan persyaratan Perusahaan Efek non Anggota Bursa yang mengelola rekening Efek Nasabah dan memperketat persyaratan Perusahaan Efek non Anggota Bursa yang menjalankan fungsi sebagai Penjamin Emisi Efek. Di samping itu Bapepam harus mempersiapkan pola pengawasan Perusahaan Efek non Anggota Bursa.

-

Mewajibkan Perusahaan Efek untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan  Standar Operating Prosedure (SOP) tentang pengenalan terhadap nasabah.

-

Menambah peraturan dalam upaya meningkatkan pengawasan terhadap Perusahaan Efek dan perlindungan terhadap investor serta melakukan upaya terus-menerus untuk mengembangkan investor retail dalam negeri.

-

Memacu SRO, asosiasi, dan pihak-pihak lain untuk menyelenggarakan pendidikan lanjutan bagi direksi Perusahaan Efek termasuk APEI untuk menyusun kode etik Perusahaan Efek.


 




Daftar Isi Bapepam Annual Report 200
2

I Sambutan Ketua
II Milestone
III Pengembangan Bursa Regional & Indonesia
IV Perundang-undangan & Bantuan Hukum
V Penegakan Hukum
VI Perusahaan Efek & Lembaga Bursa
VII Aksi Korporasi
VIII Reksa Dana
IX Hubungan Internasional
X Standar Akuntansi dan Keterbukaan
XI Good Corporate Governance
XII Pelayanan Informasi dan Perkembangan Internal
   
  Ikhtisar Dalam Angka
  Statistik
  Kalender Perististiwa Penting
  Daftar Pemeriksaan Yang Diselesaikan Bapepam Tahun 2002

 

 

 

 

 


Terms and conditions. Copyright (c) 2002. Webmaster Bapepam.

Gedung Baru Depkeu RI Lt 4. Jl Dr Wahidin Raya Jakarta 10710
Phone : 021 3858001  Fax : 021 3857917
E-mail :
bapepam@bapepam.go.id