Pasar Modal akan selalu  berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada publik yang harus dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, mengingat Emiten dan Perusahaan Publik telah memperoleh dana dari masyarakat.

Bapepam sebagai regulator di pasar modal merasa wajib untuk selalu meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya memberikan perlindungan kepada investor.

Dalam tahun 2002 ini langkah yang diambil oleh Bapepam terkait dengan upaya peningkatan keterbukaan informasi kepada publik adalah sebagai berikut :
 

1.   Penyusunan Pedoman Penyusunan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi penting yang digunakan oleh investor dalam pengambilan keputusan investasi. Namun demikian selama ini laporan keuangan belum sepenuhnya dianggap telah mengungkapkan informasi keuangan Emiten dan Perusahaan Publik secara transparan.

Menanggapi hal tersebut, Bapepam bersama dengan Bursa Efek Jakarta, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Emiten Indonesia  (AEI) menyusun suatu pedoman yang dapat digunakan oleh Emiten dan Perusahaan Publik dalam menyusun laporan keuangan. Pedoman ini lebih menitik beratkan pada pengungkapan informasi yang harus dipenuhi dalam menyusun laporan keuangan. Diharapkan dengan adanya pedoman ini penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lebih terstandarisasi dan dapat memberikan kualitas informasi yang lebih memadai bagi pengguna laporan keuangan.

Pedoman penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan ini disusun berdasarkan sektor industri yang ada. Saat ini telah diselesaikan 13 sektor industri yang meliputi industri manufaktur, investasi, perdagangan, konstruksi, telekomunikasi, perkebunan, restoran, real estate, jalan tol, rumah sakit, peternakan, perhotelan, dan transportasi.

Pedoman tersebut disusun dengan acuan utama Peraturan Bapepam No. VIII. G.7 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan . Pedoman ini diterbitkan dalam bentuk Surat Edaran Ketua Bapepam.  Diharapkan dengan diterbitkannya Surat Edaran ini maka  Emiten atau Perusahaan Publik dalam menggunakan pedoman ini tidak hanya berpedoman  pada informasi minimal yang wajib diungkapkan dalam pedoman tersebut, namun  mempunyai kesadaran untuk menyajikan laporan yang lebih informatif.
 

2.    Penerbitan Peraturan Tentang Independensi Akuntan

Pada bulan November 2002, Bapepam telah menerbitkan peraturan tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal. Dalam peraturan tersebut Bapepam menghendaki agar akuntan wajib senantiasa mempertahankan sikap independen dengan tidak mempunyai hubungan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan selama periode penugasan. Selain itu Bapepam juga meminta setiap Kantor Akuntan Publik untuk menjaga sistem pengendalian mutu yang mempertimbangkan ukuran dan sifat praktik dari Kantor Akuntan Publik tersebut.

Terkait dengan periode penugasan, Bapepam membatasi penugasan audit untuk akuntan paling lama tiga tahun buku berturut-turut dan lima tahun buku berturut-turut untuk Kantor Akuntan Publik. Keduanya dapat memberikan jasa audit kembali untuk klien yang sama setelah tiga tahun buku secara berturut-turut tidak mengaudit klien tersebut.