Penegakan Hukum AR 2002

Welcome to Bapepam online

ENGLISH I sitemap I search I pertanyaan

.

statistik mingguan pasar modalperaturan Bapepamdatabase Bapepame-Report Pasar Modalhome

 

 

 

 

 

Annual Report

Annual Report Bapepam 2002

 

Penegakan Hukum
 

Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap perlindungan hukum di bidang pasar modal, Bapepam bersikap proaktif terhadap indikasi yang mengarah kepada terjadinya pelanggaran dan tindak pidana dibidang pasar modal dengan melakukan pemeriksaan dan atau penyidikan atas setiap dugaan pelanggaran dan tindak pidana tersebut. Pemeriksaan dan atau penyidikan yang dilakukan berdasarkan data, hasil analisis, laporan baik yang disampaikan oleh para pelaku pasar modal maupun masyarakat pemodal, pemberitaan media massa maupun hasil temuan Bapepam sendiri.

Selama tahun 2002, Bapepam telah melakukan pemeriksaan dan atau penyidikan terhadap 40 kasus, ditambah 4 kasus yang belum terselesaikan di tahun 2001 sehingga total kasus yang diperiksa dan atau disidik adalah 44 kasus. Dari 44 kasus tersebut 33 kasus diantaranya (75%) telah berhasil diselesaikan oleh Bapepam, sedangkan sisanya masih dalam proses pemeriksaan dan atau penyidikan.

Selama tahun 2002, sebanyak dua kasus telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Salah satu terobosan penting dalam penegakan hukum di pasar modal yang dilakukan Bapepam pada tahun 2002 adalah dilakukannya penangkapan dan penahanan dua orang pelaku tindak pidana di pasar modal untuk kepentingan penyidikan atas kasus perdagangan saham PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk.

 Salah satu kasus yang menarik perhatian baik nasional maupun internasional yang terjadi pada tahun 2002 adalah kasus divestasi saham PT Indonesian Satellite Corporation (Indosat) Tbk.

Pada saat dilakukannya proses penawaran divestasi saham Indosat milik pemerintah, harga saham Indosat mengalami fluktuasi yang tidak wajar yang diduga berkaitan dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh manajemen PT Indosat Tbk pada tanggal 15 Mei 2002 dan disusul dengan pengumuman pemerintah pada tanggal 16 Mei 2002. Sehubungan dengan hal tersebut, Bapepam melakukan pemeriksaan guna mengetahui ada tidaknya pelanggaran perundang-undangan di bidang pasar  modal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terdapat dugaan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar  modal dan dugaan tindak pidana di bidang pasar  modal. Dugaan tindak pidana tersebut antara lain manipulasi pasar, pernyataan yang menyesatkan, serta perdagangan oleh orang dalam. Untuk dugaan pernyataan yang menyesatkan, Bapepam memutuskan untuk meningkatkannya ke proses penyidikan. Sedangkan untuk dugaan perdagangan oleh orang dalam, Bapepam memutuskan untuk terus melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada pihak-pihak yang terlibat. Berkenaan dengan dugaan manipulasi pasar, Bapepam memutuskan untuk menutup kasus ini karena tidak terbukti adanya unsur manipulasi pasar.

Dari kasus PT Indosat ini tim Pemeriksa Bapepam juga menemukan beberapa pihak yang telah memperoleh izin dari Bapepam namun dalam menjalankan aktivitasnya di pasar modal tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan untuk itu Bapepam telah menjatuhkan sanksi terhadap para pihak tersebut berupa denda dan peringatan tertulis.

Kasus lain yang mendapat perhatian pada tahun 2002 adalah kasus dugaan manipulasi pasar  pada transaksi saham PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk (BIMA) dan transaksi saham PT Dharma Samudera Fishing Tbk (DSFI).

Kasus ini bermula dari gagal bayar transaksi saham BIMA oleh PT Usaha Bersama Sekuritas (UBS) dan DSFI oleh PT Jasabanda Garta (JG) dan PT Ficor Securities Indonesia (FSI). Untuk kasus BIMA, PT UBS diduga telah melakukan transaksi semu dengan cara melakukan titip jual dan titip beli atas saham BIMA dan memanfaatkan fasilitas T + 0 untuk mendapatkan dana. Kasus ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan saat ini tim penyidik sedang menyelesaikan proses penyidikan bekerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan.

Dalam penanganan kasus ini Bapepam melakukan terobosan penting dalam penegakan hukum pasar modal, yaitu dengan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap dua direksi PT UBS yang diduga kuat melakukan manipulasi perdagangan saham BIMA. Penahanan dan penangkapan yang dilakukan bekerja sama dengan pihak Kepolisian tersebut bertujuan untuk memperlancar proses penyidikan, yaitu agar para pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut tidak melarikan diri dan tidak menghilangkan barang bukti.

Sedangkan untuk kasus manipulasi pasar saham DSFI, dua orang nasabah diduga telah melakukan transaksi semu di sejumlah perusahaan efek dengan memanfaatkan fasilitas T+0 yang diberikan oleh perusahaan efek. Kedua orang tersebut melakukan pembelian saham DSFI secara besar-besaran melalui PT JG dan PT FSI dan melakukan penjualan saham DSFI melalui 20 perusahaan efek.

Berbeda dengan kasus BIMA dimana para pihak yang mempunyai kewajiban kepada PT KPEI sebesar Rp40 milyar tidak bersedia melunasi kewajiban tersebut, pelaku manipulasi pasar atas saham DSFI telah melakukan pelunasan atas transaksi yang telah dilakukannya kepada PT KPEI. Saat ini tim pemeriksa masih terus melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas kasus perdagangan saham DSFI ini. 

Selain ketiga kasus tersebut di atas, kasus PT Kimia Farma Tbk juga mendapatkan perhatian khusus dari para pelaku pasar modal. Kasus ini bermula ketika dalam rangka restrukturisasi PT Kimia Farma Tbk (KAEF), Akuntan yang diberikan tugas untuk mengaudit laporan keuangan   PT KAEF menemukan dan melaporkan adanya kesalahan dalam penilaian persediaan barang jadi dan kesalahan pencatatan penjualan untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2001. Selanjutnya diikuti dengan pemberitaan di harian Kontan yang menyatakan bahwa Kementrian BUMN memutuskan penghentian proses divestasi saham milik Pemerintah di PT KAEF setelah melihat adanya indikasi penggelembungan keuntungan (overstated) dalam laporan keuangan pada semester I 2002.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam, disimpulkan bahwa terdapat kesalahan penyajian dalam laporan keuangan PT KAEF. Atas pelanggaran tersebut maka Bapepam menjatuhkan sanksi denda terhadap PT Kimia Farma Tbk, direksi lama PT Kimia Farma Tbk periode 1998 Juni 2002, dan pihak auditor PT Kimia Farma Tbk.

Penetapan Sanksi

Sebagai kelanjutan dari proses penegakan hukum di bidang pasar  modal, Bapepam telah mengenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana disebutkan dalam pasal 102 Undang-undang Pasar  modal.

Selama tahun 2002 Bapepam telah mengenakan sanksi administratif berupa denda kepada Emiten sebesar Rp11,38 milyar. Angka ini mengalami kenaikan 315,32 % bila dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp2,74 milyar. Sedangkan sanksi administratif berupa denda kepada Perusahaan Efek yang pada tahun 2001 tercatat sebesar Rp8 juta mengalami kenaikan pada tahun ini, yang mencapai Rp2,60 milyar. Kenaikan yang sangat signifikan tersebut disebabkan karena denda empat Perusahaan Efek yang terlibat dalam kasus perdagangan saham PT Handjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) dengan total denda sebesar  Rp300  juta dan tiga Perusahaan Efek yang telah melanggar peraturan di bidang Reksa Dana dengan total denda sebesar Rp143,2 juta. Selain itu pada kasus manipulasi pasar dalam perdagangan saham PT Dharma Samudra Fishing Industries Tbk terdapat 14 Perusahaan Efek dengan total denda sebesar Rp2,15 milyar.

Sementara Bapepam juga telah mengenakan sanksi denda kepada Biro Administrasi Efek sebesar Rp7 juta yang tahun sebelumnya tercatat Rp6 juta, Bank Kustodian sebesar Rp100 ribu, Wali Amanat sebesar Rp500 ribu, perusahaan Penilai dengan denda sebesar Rp300 ribu, lima WPE dengan total denda sebesar Rp225 juta dan 15 Pihak termasuk Direksi dan Komisaris dengan total denda sebesar Rp6 milyar.

Dalam kasus divestasi saham-saham PT Indosat, Bapepam telah mengenakan sanksi denda kepada tiga orang Wakil Perusahaan Efek dan satu Pihak dengan total denda sebesar Rp250 juta. Sementara itu dalam kasus PT Kimia Farma Tbk Bapepam menjatuhkan sanksi administratif berupa denda kepada PT Kimia Farma Tbk sebesar Rp500 juta dan kewajiban membayar sejumlah Rp100 juta kepada Sdr. Ludovicus Sensi W., partner  KAP Hans Tuanakota dan Mustofa selaku auditor PT Kimia Farma Tbk. Atas kasus yang sama Bapepam juga menjatuhkan sanksi berupa kewajiban membayar sejumlah Rp1 milyar kepada Direksi lama PT Kimia Farma Tbk periode 1998 Juni 2002.

Sampai akhir tahun 2002 tercatat Bapepam mengenakan sanksi administratif berupa denda secara keseluruhan kepada 246  Pihak dengan total denda sebesar Rp20,578 milyar. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 21,11% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp16,990 milyar.

Sementara itu untuk sanksi administratif selain denda dalam tahun 2002 Bapepam telah mengeluarakan surat sanksi berupa Pencabutan Izin Usaha kepada enam Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi, satu Perantara Pedagang Efek, satu Penjamin Emisi Efek, dan dua Wakil Perusahaan Efek.

Di samping itu, Bapepam juga telah menjatuhkan Sanksi berupa Pembekuan Kegiatan Usaha kepada 29 Perusahaan Efek, satu Wakil Manajer Investasi dan tiga Wakil Perantara Pedagang Efek dan empat Akuntan Publik. Sedangkan sanksi berupa Peringatan Tertulis diberikan kepada empat Emiten, satu Akuntan Publik, satu Konsultan Hukum, 22 Perusahaan Efek, dan delapan Wakil Perusahaan Efek.

Kecenderungan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pasar modal yang tampak mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas mendorong Bapepam untuk berupaya secara berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan dalam penegakan hukum dibidang pasar modal.

Usaha tersebut dilakukan dengan melakukan penambahan jumlah pemeriksa dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta mengirimkan pemeriksa dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bapepam untuk mengikuti berbagai pendidikan dan latihan mengenai penegakan hukum baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, untuk setiap kasus yang dihadapi Bapepam juga melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan, Bursa Efek, dan SRO.

Sanksi Administratif  Tahun 2002

Sanksi

Denda

Peringatan Tertulis Pembekuan Kegiatan Usaha Pencabutan Izin Usaha
Pihak Rp (juta) Jml Persh
Emiten 11.384,0 186 4 - -
Perusahaan Efek 2.6000,2 31 22 29 8
Bank Kustodian 0,1 1 - - -
Biro Administrasi Efek 7,0 2 - - -
Penilai 0,3 1 - - -
Wali Amanat 0,5 1 - - -
Wakil Perusahaan Efek 475,0 8 8 4 2
Akuntan Publik 100 1 1 4 -
Konsultan Hukum -   1    
Pihak Lain/Dir-Kom 6.000 15      
Jumlah

20.579,1

246 36 37 10

 




Daftar Isi Bapepam Annual Report 200
2

I

Sambutan Ketua

II

Milestone

III

Pengembangan Bursa Regional & Indonesia

IV

Perundang-undangan & Bantuan Hukum

V

Penegakan Hukum

VI

Perusahaan Efek & Lembaga Bursa

VII

Aksi Korporasi

VIII

Reksa Dana

IX

Hubungan Internasional

X

Standar Akuntansi dan Keterbukaan

XI

Good Corporate Governance

XII

Pelayanan Informasi dan Perkembangan Internal

 

 

 

Ikhtisar Dalam Angka

 

Statistik

 

Kalender Perististiwa Penting

  Daftar Pemeriksaan Yang Diselesaikan Bapepam Tahun 2002

 

 

 

 

 


Terms and conditions. Copyright (c) 2002. Webmaster Bapepam.

Gedung Baru Depkeu RI Lt 4. Jl Dr Wahidin Raya Jakarta 10710
Phone : 021 3858001  Fax : 021 3857917
E-mail :
bapepam@bapepam.go.id